4 juta warga terancam sulit mencoblos

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan baru 97,8% penduduk yang sudah merekam atau punya KTP elektronik (KTP-el). Sekitar 2,2% atau 4 juta penduduk masih belum melakukan perekaman KTP-el. 

"Jika melihat peran masyarakat seperti sekarang saya tidak optimis. Sebab, setiap kali jemput bola hanya sedikit yang melakukan perekaman," kata Zudan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan,  Jakarta, Rabu (13/3).

Ia mengaku pesimistis perekaman 4 juta penduduk yang belum punya KTP-el bisa tuntas sebelum pemungutan suara pada 17 April mendatang. Hingga kini, Dukcapil masih menelusuri keberadaan 4 juta penduduk yang belum punya KTP-el itu. 

"Apakah di luar negeri? Apakah di luar kota? Atau sudah meninggal dunia, cuma belum dilaporkan oleh keluarganya," kata Zudan.

Menurut Zudan, dari 4 juta warga yang belum melakukan perekaman, sekitar 2 juta berada di Papua dan Papua Barat. "Yang belum melakukan perekaman karena masyarakatnya tidak ada dan tidak tahu di mana. Kalau daerah lain relatif sudah melakukan perekaman," ucapnya.

Zudan mengklaim pemerintah sudah optimal dalam menjemput bola bahkan hingga ke wilayah terluar Indonesia. "Kami menunggu juga peran proaktif masyarakt yang belum melakukan perekaman untuk segera melakukan perekaman. Sebab, menjadi faktor penting untuk bisa melaksanakan proses pencoblosan pada 17 April 2019," ujarnya.

Terkait blangko KTP-el, Zudan memastikan masih ada sekitar 16 juta keping blangko yang bisa digunakan. "Sekitar 8 juta sudah didistribusikan, jadi tidak ada lagi isu kekosongan blangko," imbuh Zudan.