Bersih-bersih APK dan antisipasi kerawanan pemilu di Jakarta Utara

Sudah 12 tahun ini Yusup menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Setiap masa kampanye pemilihan umum (pemilu) usai, Yusup selalu bertugas membersihkan alat peraga kampanye (APK) yang tersebar di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

“Kita mulai dari Minggu (14/4) dini hari bersih-bersih,” kata Yusup ketika ditemui reporter Alinea.id di Gelanggang Remaja Balai Rakyat, Koja, Jakarta Utara, Selasa (16/4).

Bersih-bersih

Yusup dan timnya sudah membersihkan ribuan APK, yang kemudian dikumpulkan di gudang Satpol PP di Walang, Jakarta Utara. Dalam bekerja, Yusup mengatakan anggota Satpol PP dibantu tim dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk menurunkan APK yang dipasang terlalu tinggi.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kecamatan Koja, Roslely Tambunan mengatakan, stiker-stiker kampanye yang masih tertempel di tiang listrik dan dinding, akan berusaha dilepaskan oleh pihaknya.

“Kalau jalan protokol sudah bersih, saya pastikan sudah tidak ada di jalan protokol. Kita harus masuk ke gang-gang, ada gang yang motor saja tak bisa masuk, kita harus jalan kaki gitu,” tutur Roslely ditemui di tempat yang sama, Selasa (16/4).

Demi melakukan pembersihan APK, Roslely menurunkan 25 orang anggotanya untuk wilayah Kecamatan Koja, dibantu 9 orang anggota Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Hingga Senin (15/4), APK yang sudah diturunkan terdiri dari 859 lembar banner, 281 lembar bendera, 12 lembar baliho, 341 lembar spanduk, dan 100 lembar stiker.

Roslely Tambunan mengatakan, APK yang sudah dikumpulkan akan disimpan dahulu. Mereka menunggu pihak dari partai politik, bila ada yang mau mengambil kembali atribut kampanye.

“Kita kasih waktu seminggu, dari tanggal 14 April,” ujar Roslely, ditemui di tempat yang sama, Selasa (16/4).

Jika APK itu tak diambil, kata Roslely, pihaknya baru bisa memastikan APK yang rusak akan menjadi sampah, yang masih bagus mereka pilah untuk didaur ulang. Ia melanjutkan, APK yang kondisinya baik akan dimanfaatkan oleh anggota Dharma Wanita dan anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

“Sebanyak 60% sudah tidak layak pakai, banyak yang rusak menjadi keping-keping. Itu sudah tidak layak didaur ulang, yang berarti jadi sampah dan akan kita serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup,” ujar Roslely.

Dihubungi terpisah, Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim mengatakan, APK dari 31 kelurahan di Jakarta Utara sudah diangkut seluruhnya. Menurutnya, APK yang terkumpul bisa dijadikan bahan untuk kerajinan oleh para pengrajin binaan PKK dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Bisa dijadikan bahan baku tas dan lain-lain. Kalau rusak, itu tetap kita buang,” kata Ali saat dihubungi, Selasa (16/4).

Antisipasi

Masalah APK mungkin sudah bisa teratasi dan bersih malam ini. Namun, terkait pemilihan suara pada Rabu (17/4), koordinator divisi penindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara Benny Sabdo mewanti-wanti masalah kerawanan saat pemilihan dihelat.

“Memang dipetakan, Jakarta Utara ini yang rawan. Bahkan tiga besar nasional,” kata Benny saat dihubungi, Selasa (16/4).

Informasi tersebut didapatkan Benny usai video conference dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pada Senin (15/4) di Mapolresta Bogor, Jawa Barat.

Terkait hal ini, Benny mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemetaan di tempat pemungutan suara (TPS) yang dianggap rawan. “Data-datanya sudah kita kumpulkan,” tuturnya.

Menurut Benny, ada 6 kecamatan, 21 kelurahan, dan 4.563 TPS dengan daftar pemilih tetap 1,2 juta orang yang memiliki potensi kerawanan di Jakarta Utara.

“Misalnya di Kelapa Gading itu di Apartemen Gading Nias. Termasuk juga di Mall Of Indonesia (MOI) ke sana terus, di Cilincing itu di rusun Marunda. Termasuk di Koja juga rawan, karena padat penduduk,” ujar Benny.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan penyelenggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Benny menuturkan, banyak kemungkinan yang akan terjadi di beberapa TPS yang dianggap rawan. Misalnya, waktu teknis pemilihan di TPS, mobilisasi massa, atau provokasi.

Benny melanjutkan, pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan, karena peristiwanya belum terjadi, masih sebatas prediksi.

“Tentu prediksinya banyak dong. Variabelnya banyak. Kita enggak bisa menunjuk satu hal, dalam teori sosial kan juga banyak sebabnya,” tutur Benny.

Selain mengantisipasi TPS yang rawan dan menertibkan APK, jelang hari pemungutan suara, Benny mengatakan, pihaknya bersama kepolisian, dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) selama masa tenang juga melakukan patroli pengawasan politik uang di wilayah Jakarta Utara.

Bawaslu Jakarta Utara pun sudah mengamankan satu orang yang diduga melakukan praktik politik uang bernama Carles Lubis. Carles ditangkap di depan rumah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, Warakas, Jakarta Utara, Selasa (16/4) sore. Dalam penangkapan itu, diamankan sejumlah amplop berisi uang.