Gerindra: Dana yang diamankan Polres Lamongan untuk honor saksi

Ribuan saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lamongan dari Partai Gerindra belum mendapatkan honor saksi. Ini karena dana sebesar Rp1 miliar yang akan dipergunakan untuk membayar diamankan Polres Lamongan. Polisi mengamankan uang tersebut karena diduga akan digunakan untuk money politic.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim bidang Advokasi, Mohamad Firdaus Febrianto menegaskan, uang tersebut bukanlah untuk keperluan money politic, melainkan honor saksi di 4.500 TPS, koordinator, dan saksi di PPK (kecamatan) di Lamongan.   

"Untuk saksi di TPS dikasih Rp150 ribu. Sementara koordinator dan saksi di PPK, masih belum tahu jumlah pastinya," kata Firdaus, dikonfirmasi, Selasa (16/4).

Polisi dan Bawaslu sendiri masih melakukan rapat pleno untuk menentukan status pengiriman uang tersebut. Partai Gerindra akan mengirim beberapa saksi untuk memberikan keterangan.

"Saya mendampingi dan memantau pemeriksaan di Bawaslu dan Polres Lamongan. Hasil pleno bawaslu akan melakukan verifikasi sejumlah saksi yang ada," ungkapnya.

DPD Gerindra berharap kasus ini segera tuntas, dan uang tersebut dapat dikembalikan ke DPC Gerindra Lamongan. DPC sendiri akan mendata saksi yang akan menerima honor.

"Memang waktunya mepet sekali. Pencoblosan sudah dilakukan besok pagi. Sementara uang masih tertahan, dan semua saksi belum menerima honornya," katanya.

Sementara Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim, Ahmad Hadinuddin menegasakan, sejak Senin (15/4) lalu sekitar pukul13.30 menggelar rapat koordinasi dengan seluruh DPC Partai Gerindra se Jatim untuk pendistribusian dana saksi.

“Selesai acara, saya yang bertangungjawab secara teknis mendistribusikan dana saksi ke masing-masing DPC, dan diawali dari daerah dengan jarak tempuh terjauh hingga selesai pendistribusian sekitar pukul 20.40 WIB,” ungkap anggota Komisi D DPRD Jatim itu.

“DPC yang menerima uang untuk saksi jumlahnya sangat besar sebab disesuaikan dengan jumlah TPS di kabupaten/kota setempat, ditambah honor koordinator saksi TPS, koordinator saksi kecamatan dan koordinator saksi kabupaten/kota,” tegas Ahmad Hadinuddin.