Jokowi: Kartu Prakerja bukan untuk menggaji pengangguran

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) membantah isu miring seputar rencana peluncuran Kartu Prakerja. Jokowi menegaskan Kartu Prakerja bukan dikeluarkan untuk menggaji pengangguran. 

"Siapa bilang Kartu Pra-Kerja ini diberikan kepada pengangguran. Bukan untuk memberi gaji kepada yang menganggur, bukan itu," ujar Jokowi usai menghadiri Festival Satu Indonesia di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (10/3).

Jokowi berkilah kartu itu akan dikeluarkan untuk mendukung anak-anak Indonesia supaya lebih mudah memasuki dunia kerja. "Dengan memegang kartu ini, para lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, hingga akademi yang ingin masuk ke dunia kerja akan dilatih terlebih dahulu," ujar Jokowi. 

Pelatihan, lanjut Jokowi, bisa dilakukan di dalam maupun di luar negeri. "Setelah itu, kalau tidak juga mendapat pekerjaan, akan diberi insentif honor dengan jangka waktu tertentu, misalnya paling lama enam bulan setelahnya," katanya.

Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Nizar Zahro menilai program Kartu Prakerja yang akan dibagikan Jokowi berpotensi membebani keuangan negara. Menurut Nizar, program Jokowi itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dan akan menambah beban hutang hingga senilai Rp7 triliun.

Angka itu, kata Nizar, dihitung dari jumlah pengangguran dikalikan dengan nominal rencana gaji yang akan diberikan pemerintah. Menurut Data Tingkat Pengangguran Terbuka Badan Pusat Statistik (BPS) ialah mencapai 7 juta jiwa. Sedangkan, gaji yang akan diberikan rata-rata Rp1 juta. 

Jokowi menepis anggapan Kartu Prakerja bakal membebani keuangan negara. "Merugikan gimana? Kartu Prakerja ini kita hitung sebagai salah satu bentuk investasi yang dilakukan pemerintah dan pembagiannya pun dihitung berdasarkan kemampuan APBN kita," ujar Jokowi. 

Jokowi menegaskan, jumlah Kartu Prakerja yang dirilis tidak kurang dari 1 juta per tahun. "Misal APBN itu mampu memberi kepada 2 juta orang, maka diberikan 2 juta Kartu Prakerja per tahunnya, kalau cuma 1 juta ya hanya berarti segitu kemampuan kita per tahun," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding menjelaskan bahwa agar tak membebani APBN, pihaknya akan membagi pemberian Kartu Prakerja tersebut sesuai porsinya.

"Nanti akan dibuat cluster yah, dibuat kualifikasi masing-masing seperti apa. Terutama yang saya kira adalah yang betul-betul mungkin dari sisi ekonomi dia (membutuhkan) karena harus bertahan hidup. Itu yang harus menjadi prioritas. Yang kedua, tentu sesuai keterampilan dia," ujar Karding.

KIP Kuliah tersebut menyasar masyarakat yang berasal keluarga kurang mampu untuk dapat mengenyam bangku sekolah mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, hingga perguruan tinggi secara gratis.

KIP-Kuliah dirilis 2020

Saat menjadi pembicara di Festival Satu Indonesia, Jokowi juga sempat memperkenalkan Kartu Indonesia Pintar-Kuliah. Menurut Jokowi, KIP-Kuliah akan dirilis pada 2020 jika ia dan pasangannya memenangi Pilpres 2019. 

"Dan kuliahnya nanti tak hanya di dalam negeri tapi juga kuliah di luar negeri di universitas terbaik," katanya di hadapan 10 ribu anak muda dari kalangan milenial yang hadir

Menurut Jokowi, ide KIP-Kuliah ini muncul dari pengalaman pribadinya di masa lalu pribadinya. Saat masih mudah, Jokowi mengaku selalu dihantui ketakutan tidak dapat mengenyam bangku kuliah lantaran tingkat ekonomi keluarga yang tergolong rendah.

"Saya merasakan sendiri sebagai anak tidak mampu. Mau sekolah sulit, mau kuliah lebih sulit lagi. Oleh sebab itu, KIP-Kuliah ini akan diperuntukkan anak-anak dari keluarga prasejahtera," ucapnya.

Jokowi tak ingin anak-anak dari keluarga miskin saat ini dihantui perasaan yang sama seperti dirinya dahulu. Ia ingin supaya setiap anak, apapun latar belakang ekonominya, dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan.