Lima amanat NU bagi Jokowi-Ma'ruf jika berkuasa

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajukan lima amanat bagi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf jika kelak dipastikan memenangi Pilpres 2019. Kelima amanat itu dibacakan langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat bersilaturahmi dengan cawapres Ma'ruf Amin di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (22/4). 

Di bidang pendidikan, Said mengatakan, NU menghendaki pembangunan manusia yang menitikberatkan pada pendidikan karakter. "Langkah ini bisa ditempuh dengan memberi perhatian lebih pada pendidikan pesantren. Sebagai basis tempat pertumbuhan Islam moderat, pesantren sampai saat ini belum memperoleh tempat yang strategis di mata negara," tutur dia. 

Menurut Said, meskipun jumlahnya mencapai puluhan ribu, pesantren hanya diurus oleh salah satu direktorat di bawah Kementerian Agama. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) NU di Lombok pada 2017, NU menyarankan agar menteri urusan pesantren diangkat. 

"Sebetulnya juga untuk menindaklanjuti Pepres (Peraturan Presiden) Nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter (PPK) melalui kebijakan operasional dan anggaran di sekolah dan madrasah tanpa membeda-bedakan sekolah negeri atau swasta," katanya.  

Kedua, kata Said, mengarusutamakan pembangunan manusia berbasis pada nilai-nilai moderatisme atau paham yang selalu menghindari perilaku ekstrem dan mengupayakan jalan tengah.  

"Langkah ini bisa ditempuh dengan jalan melihat kembali postur kukurikulum dan pendidikan, utamanya pendidikan keagamaan secara saksama dan cermat dengan menekankan peningkatan akhlaqul karimah dengan menonjolkan keteladanan Nabi Muhammad SAW," kata Said.

Ketiga, membangun perekonomian yang bukan saja menekankan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga berbasis pemerataan. "Gagasan retribusi aset yang pernah direkomendasikan oleh Munas NU di Lombok tahun 2017 dan telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo perlu lebih digenjotkan dan dimaksimalkan lagi," ujar Said.

Keempat, lanjut Said, mendorong percepatan implementasi gagasan ekonomi keumatan dan ekonomi Islam. Sektor ekonomi keumatan dan ekonomi Islam menjadi penting untuk diperhatikan lantaran Indonesia  merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak. "Hal itu menjadi pijakan mengapa kebijakan ini harus segera diimplementasikan," imbuhnya.

Terakhir, membangun iklim berbangsa dan bernegara serta kehidupan berpolitik yang lebih sejuk berasaskan pada nilai-nilai moderatisme. "Segala bentuk pengingkaran terhadap dasar-dasar negara harus ditindak tegas," ujar dia.