logo alinea.id logo alinea.id

LIPI: Prabowo-Jokowi belum punya desain benahi sistem politik

Sistem politik dan demokrasi Indonesia dinilai masih berorientasi pada kepentingan elite politik.

Christian D Simbolon
Christian D Simbolon Kamis, 28 Mar 2019 17:23 WIB
LIPI: Prabowo-Jokowi belum punya desain benahi sistem politik

Sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku saat ini dinilai belum ideal. Sayangnya, menurut peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris, isu terkait sistem politik dan ketatanegaraan pun miskin diperdebatkan oleh para calon presiden (capres) dan tim sukses di Pilpres 2019. 

"Artinya apakah kerangka besar sistem politik dan ketatanegaraan seperti diamanatkan UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002 yang dimiliki bangsa saat ini sudah dianggap baik dan ideal sehingga bersifat final?" kata Syamsuddin dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Program Capres Bidang Politik dan Ekonomi" di Jakarta, Kamis (28/3).

Jika Jokowi dan Prabowo menilai sistem politik, pemerintahan dan demokrasi sudah ideal, menurut Syamsuddin, maka sulit untuk berharap kontestasi pilpres membawa perubahan positif. Pasalnya, lanjut dia, sistem demokrasi di Indonesia masih cenderung lebih berorientasi pada kepentingan elite politik. 

"Oligarki politik dan ekonomi telah membajak demokrasi hampir di semua lini dan tingkat pemerintahan. Lalu korupsi politik melanda lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif membatasi kesempatan rakyat untuk turut menikmati pembangunan dan merasakan kesejahteraan," ujarnya.

Sponsored

Syamsuddin menjelaskan kondisi tersebut disebabkan persoalan-persoalan institusional dalam desain dan praktik demokrasi, pemerintahan serta ketatanegaraan. Persoalan-persoalan itu seharusnya diidentifikasi para capres serta timses untuk dicari solusinya.

Syamsuddin membeberkan sejumlah hal yang masuk dalam kategori persoalan institusional, di antaranya produk amandemen konstitusi yang tambal-sulam, sistem perwakilan politik yang rancu, sistem pemilu yang mendorong politik uang, korupsi politik dan sistem multipartai ekstrim yang tidak kompatibel dengan sistem presidensial.

"Pada tingkat publik seringkali muncul perdebatan tentang perlunya amandemen kembali konstitusi, menghidupkan kembali GBHN. Namun, (isu itu) tidak muncul sebagai isu yang penting dalam visi misi capres di bidang politik," katanya. (Ant)