sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mahfud MD sebut politik uang tidak selamanya buruk

Salah satu kebaikannya, klaim dia, menggenjot partisipasi pemilih.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Rabu, 14 Okt 2020 13:12 WIB
Mahfud MD sebut politik uang tidak selamanya buruk
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 406.945
Dirawat 58.868
Meninggal 13.782
Sembuh 334.295

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, berpendapat, tidak selamanya politik uang bersifat buruk. Dalihnya, dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung secara langsung.

"Rakyat mau memilih apa, kan, urusannya sendiri. Memilihlah menurut kebutuhanmu, bahwa suaranya dijual, juga hadiah untuk mendapatkan uang dari suara yang mau diberikan itu, haknya rakyat menjadi penuh untuk menentukan. Itu yang bisa dianggap bagus," ucapnya dalam webinar, Rabu (14/10).

Pemilihan langsung, sambung dia, juga membuat ideologi tidak lagi tersekat-sekat. Dicontohkannya dengan koalisi sejumlah partai di tingkat pusat bisa jadi saling beroposisi saat kontestasi di daerah.

"Yang lebih bagus lagi partai berbasis agama yang dulu dijuluki anti-Pancasila sekarang bisa (dimasuki) orang beda agama, seperti di Papua, NTT, hingga Manado. (Lalu membuat) pasangan (calon berlatar belakang) muslim-nonmuslim, Jawa-non-Jawa, sehingga sekat-sekat ideologis menjadi lebih terbongkar gitu, menjadi lebih menyatu," urai Mahfud.

Dia juga sempat menyatakan, pemilihan secara langsung, khususnya kepala daerah, sempat tidak direkomendasikan karena melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas. Juga menyebabkan rakyat terbiasa menunggu "serangan fajar" imbas maraknya politik uang.

Selain itu, ongkos politik lebih mahal sehingga banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Kemudian, rawan melibatkan orang yang mensponsori alias cukong, yang tecermin dalam jual beli kebijakan. 

"Saya dukung Anda, tetapi besok saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Nah, tentu apa Pak buktinya? Saya (bekas) hakim MK (Mahkamah Konstitusi), saya memutus perkara-perkara itu," jelasnya.

Selanjutnya, ungkap Mahfud, petahana biasanya melakukan kecurangan dengan menyalahgunakan kewenangannya. Menggunakan dana pemerintah daerah (pemda) untuk membiayai kampanye serta membubuhi kemasan bantuan sosial (bansos) dengan gambarnya, misalnya.

Sponsored

"(Pun) terjadi pengadangan terhadap pemilih atau perampasan kartu-kartu (pemilih), (lalu) drop-drop-in orang yang berbus-bus orang masuk ke daerah pemilihan tertentu dan membawa kartu (pemilih). Itu sudah main dengan TPS-nya. Itu yang dulu saya adili," tuturnya.

Di sisi lain, Mahfud berharap, berbagai elemen masyarakat bersedia memberikan saran dalam merumuskan kebijakan jangka panjang tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) usai pandemi coronavirus baru (Covid-19) berakhir.

Berita Lainnya