Menakar kekuatan kandidat dari dana kampanye Pilpres 2024

Laporan awal dana kampanye tiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berlaga di Pilpres 2024 telah resmi dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dalam laporan itu, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) tercatat memiliki dana kampanye paling besar, yakni mencapai Rp31,4 miliar. 

Dana kampanye pasangan tersebut berasal dari berbagai sumber, semisal dari kocek para paslon sebesar Rp2 miliar serta sumbangan barang dan jasa dari gabungan parpol. Prabowo-Gibran diusung oleh empat parpol penghuni parlemen, yakni Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Golkar, dan Demokrat. 

Diusung PDI-Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) tercatat memiliki dana kampanye awal hingga Rp23,3 miliar. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang diusung NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jadi paslon yang paling "miskin" dengan dana kampanye awal sebesar Rp1 miliar. 

Juru bicara tim nasional AMIN, Billy David berdalih dana kampanye sebesar itu hanya angka awal. Seiring waktu, ia optimistis besaran dana kampanye pasangan AMIN akan terus bertambah. 

Lebih jauh, David mengklaim sudah ada sejumlah pengusaha yang komit mendukung pasangan AMIN. "Pasti angkanya akan berkembang, baik itu mingguan ataupun dwi mingguan ataupun bulanan," kata Billy kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/12)

Selain sokongan dari parpol, Billy mengatakan kampanye AMIN juga didukung kelompok relawan di daerah. Banyak relawan yang berinisiatif mengeluarkan kocek dalam bentuk iuran untuk pemenangan AMIN. "Iuran-iuran itu tulus untuk mendukung pemenangan AMIN," ujarnya.

Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar menganggap wajar jika dana kampanye Prabowo-Gibran jadi yang paling besar. Pasalnya, pasangan itu didukung oleh koalisi parpol yang cukup tambun dan kalangan pengusaha.  

Selain parpol penghuni parlemen, Prabowo-Gibran juga didukung partai-partai nonparlemen, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)

"Saya melihat potensi paslon nomor urut 2 sangat mungkin menang. Kalau digabungkan, (dana kampanye) koalisi pendukung sebenarnya potensi (anggaran) untuk bisa digerakkan oleh pasangan nomor dua itu jauh lebih banyak," ucap Usep kepada Alinea.id, Rabu (20/12).

Tak hanya punya dana kampanye yang melimpah, menurut Usep, pasangan Prabowo-Gibran juga kuat di jaringan relawan. Pada pasangan itu, simpul-simpul relawan Prabowo dan Jokowi berkumpul. Namun, dua faktor itu belum sepenuhnya menjamin kemenangan Prabowo-Gibran. 

"Tergantung pada efektivitas penggunaan dana kampanye itu untuk apa. Jadi, memang harus dihitung betul strateginya. Dalam konteks manajemen strategi, dana anggaran itu biasanya uang itu mengikuti fungsi, bukan fungsi mengikuti uang. Kemudian, strategi memerlukan pendanaan," ucap Usep.

Dari sisi anggaran dan jaringan relawan, menurut Usep, pasangan Ganjar-Mahfud bisa jadi kompetitor Prabowo-Gibran. Di lain kubu, kelompok-kelompok relawan AMIN terlihat relatif lebih solid, namun kecil-kecil secara organisasi. 

"Sebenarnya PDI-P memiliki simpul-simpul relawan yang cukup banyak. Namun, dalam posisi saat ini, (Ganjar-Mahfud) harus berhadapan dengan relawan Jokowi pada 2019 dan juga Prabowo pada 2019," kata Usep.
 
Terlepas dari itu, Usep memandang dana kampanye paslon perlu ketat diawasi. Apaalagi Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sudah melaporkan adanya dugaan dana kampanye yang mengalir tambang ilegal dan sumber-sumber yang mencurigakan. 

"Ada hal-hal yang harus dibatasi juga, semisal jenis sumbangan sesuai undang-undang. Jangan sampai menyandera (calon terpilih) ketika nanti berkuasa. Akan selalu ada pengusaha yang memang mau menyandera secara politis terhadap orang yang berkuasa," ucap Usep.

Belum mencerminkan realita 

Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak merasa jumlah dana awal kampanye yang dirilis KPU belum menggambarkan realitas pertarungan sekaliber pilpres. Sebagai gambaran, ia mencontohkan pertarungan elektoral di tingkat pilbup dan pilwalkot yang bisa memakan dana hingga belasan miliar. 

"(Dana) untuk pengerahan masa saat kampanye, mengundang artis, hingga money politics ke masyarakat. Untuk pilgub di Jawa, kandidat perlu amunisi dari puluhan hingga ratusan miliar. Intinya dana awal itu mungkin hanya nol koma sekian persen dari realitas dana yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh para kandidat selama tahapan pilpres," ucap Zaki kepada Alinea.id, Rabu (20/12).

Realitas Pilpres yang berbiaya mahal itu yang kerap kali membuka ruang cukong untuk berinvestasi pada kekuasaan. Bukan tidak mungkin para cukong menggelontorkan dana ke semua kandidat. "Jadi, siapa pun yang menang akan membalas dengan kebijakan sesuai pesanan sponsor. Intinya, publik jangan terkecoh dengan dana awal tadi," imbuh dia. 

Meski begitu, Zaki mengakui pasangan Prabowo-Gibran punya kemampuan finansial yang paling kuat. Itu setidaknya terlihat dari rutinnya kelompok relawan Prabowo menggelar acara-acara besar di daerah. Adapun pasangan Ganjar-Mahfud mulai "seret" setelah Jokowi kian terbuka meng-endorse Prabowo-Gibran. 

"Banyak pengusaha yang mulai was-was berinvestasi ke pasangan ini (Ganjar-Mahfud). Kalau finansial pasangan Anies-Cak Amin lebih terbatas. Beberapa relawan di daerah banyak mengeluh dengan terpaksa ikhlas beramal dan meniatkan diri lillahi ta' ala karena dukungan dana yang serba pas-pasan," kata Zaki.