Mengukur keberpihakan para kandidat kepada masyarakat adat 

Masyarakat adat jadi salah satu topik yang diperdebatkan para kandidat di debat ke-4 Pilpres 2024 yang bakal digelar di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Ahad (21/1). Debat akan mempertemukan para calon wakil presiden, yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. 

Direktur II Direktorat Pemberdayaan Perempuan Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) Sandra Moniaga optimistis Mahfud bisa mendominasi panggung debat. Ia mengatakan pasangan jagoannya sudah punya sejumlah stategi untuk melindungi masyarakat adat. Salah satunya ialah mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. 

"Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat juga jelas ada dalam visi dan misi Ganjar-Mahfud yang tercakup dalam misi percepatan reforma agraria dan tata ruang yang adil, demokratis, dan berkelanjutan dalam rangka tercapainya keadilan sosial," ucap Sandra kepada Alinea.id di Jakarta, Selasa (17/1).

RUU Masyarakat Adat diusulkan masyarakat sipil sejak 2003. Naskah RUU Masyarakat Adat saat ini telah diselaraskan Badan Legislasi DPR dan diserahkan kepada pimpinan DPR sejak 2020. Namun, nasib RUU itu tidak jelas di tangan pimpinan DPR. Pengesahan RUU disebut-sebut terganjal kepentingan investor.

Selain mengakselerasi RUU Masyarakat Adat, Sandra menyebut Ganjar-Mahfud juga sudah menyiapkan beragam program untuk melindungi masyarakat adat. Program-program itu didesain berorientasi pada pengakuan masyarakat adat atas hak ulayat, hutan, tanah dan sumber daya lain sebagai satu kesatuan ekosistem yang menyejahterakan masyarakat adat. 

"Kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat melalui penatausahaan hak ulayat, baik yang beraspek publik maupun yang beraspek privat (hak komunal). Selain itu, percepatan dan perluasan pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat dan tanah adat sebagai bagian dari wilayah adatnya," ucap Sandra. 

Jika dibandingkan dengan pasangan lain, Sandra menilai pasangan jagoannya punya rekam jejak yang cemerlang dalam melindungi masyarakat adat. "Saya pikir paslon lain tidak setajam Ganjar-Mahfud dalam memerhatikan masyarakat adat," ucap Sandra.

Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), per 9 Agustus 2023, tercatat ada 4,57 juta masyarakat adat di Indonesia. Mayoritas kaum adat tinggal di berbagai daerah di Kalimantan dan Sumatera. 

Meskipun jumlahnya lumayan besar, masyarakat adat kerap terpinggirkan. Hak mereka atas tanah kerap dirampas oleh pemerintah dan sektor swasta atas nama pembangunan dan proyek strategis nasional (PSN). Mayoritas masyarakat adat hidup di pedalaman dengan tingkat kesejahteraan yang memprihatinkan. 

Terpisah, juru bicara tim nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Surya Tjandra mengatakan pasangan jagoannya sudah merancang 5 program utaman untuk masyarakat adat. Pertama, memperkuat perlindungan masyarakat adat terhadap kebutuhan dasar mencakup air bersih, pangan, pendidikan dan fasilitas kesehatan. 

Kedua, penyederhanaan proses administrasi pengakuan legal-formal dan pendaftaran tanah masyarakat adat. Ketiga, integrasi peta wilayah adat ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) di level nasional hingga kabupaten dan kota.

"Keempat, keterlibatan secara bermakna masyarakat adat dalam pembangunan. Kelima, menjalankan paradigma pembangunan berlandaskan kearifan lokal," kata Surya kepada Alinea.id, Selasa (16/1).

Khusus untuk pelibatan dan penguatan partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan, Surya mengatakan kuncinya ada pada intergrasi wilayah adat dengan RTRW nasional dan daerah. Aspirasi masyarakat adat dan kearifan lokal bakal diutamakan supaya pembangunan yang direncanakan pemerintah tidak merugikan kelompok masyarakat adat. 

"Kita akan mendorong regulasi yang memudahkan pemetaan spasial dan sosial wilayah adat di berbagai daerah di Indonesia. Ini bisa dilakukan kombinasi dari pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat. Termasuk di sini, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sering terlupakan saat ini di mana pembangunan masih berorientasi daratan," ucap Surya.

Selain itu, Surya berkata masalah proyek strategi nasional (PSN) yang menggerus wilayah adat juga akan dikoreksi, khususnya terkait penetapan lokasi dan pengadaan tanah agar lebih melibatkan masyarakat adat sebelum dan setelah PSN dilaksanakan.

"Selama ini, PSN praktis amat minim pelibatan rakyatnya, dan top-down dari atas yang dilindungi oleh regulasi yang kuat sekali. Padahal, tidak semua bisa dinilai dengan uang sebesar apa pun itu, seperti tradisi, sejarah, sosial mereka. Terlebih di masyarakat adat, mereka perlu menjadi bagian integral dari pembangunan bukan malah menjadi tumbal untuk kemajuan yang lain," ucap Surya. 

Kubu Prabowo-Gibran enggan mengomentari isu masyarakat adat yang menjadi salah satu topik debat yang akan dikupas pada debat ke-4 Pilpres 2024. Alinea.id sudah menghubungi juru kampanye Prabowo-Gibran Viva Yoga Mauladi dan Dede Prayudi. Namun, keduanya tidak memberikan komentar. 

Frasa masyarakat adat sama sekali tak tertera dalam dokumen visi-misi Prabowo-Gibran. Di ruang publik, Prabowo-Gibran juga minim menyinggung persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Namun, dalam salah satu misinya, Prabowo-Gibran berniat memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.