logo alinea.id logo alinea.id

Pernyataan bersayap Bambang Widjojanto banjir kritik

Bambang Widjojanto (BW) dinilai mempolitisasi Mahkamah Konstitusi.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Senin, 27 Mei 2019 14:18 WIB
Pernyataan bersayap Bambang Widjojanto banjir kritik

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengkritik pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) yang menyudutkan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Bara, BW tengah berupaya menggiring opini publik lewat pernyataan-pernyataan terkait independensi MK. 

"Saya mengkritik, ya, pernyataan lead lawyer tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto yang mempolitisasi proses hukum ini. Seolah-olah mereka tahu hasilnya tidak memuaskan dan mereka membentuk lagi suatu narasi dan persepsi bahwa MK tidak bisa bekerja independen," kata Bara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin(27/5).

Sebelumnya, BW sempat menyebut rezim pemerintah saat ini sebagai rezim yang korup. Ia pun berharap agar MK tidak menjadi bagian dari rezim yang korup dan gugatan kubu 02 tetap diproses MK kendati hanya membawa 51 bukti. 

"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," ucap BW di Gedung MK, Jakarta, Jumat (24/5) lalu.

Ketika itu, BW juga mengeluhkan penutupan akses jalan di berbagai titik di sekitar Gedung MK yang hampir membuat timnya terlambat mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019. 

"Ada hambatan akses kendaraan bermotor menuju Kantor MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perlu effort luar biasa untuk sampai ke kantor MK," katanya. 

Bara menilai, pernyataan BW tak mencermikan profesinya sebagai pengacara. Menurut Bara, BW mestinya fokus mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan argumentasi hukum untuk menjelaskan dugaan-dugaan kecurangan pada sidang MK nanti. 

"Seharusnya ia (BW) berkonsentrasi terhadap bukti-bukti hukum yang diajukan, bukan dengan melakukan statement politik dan mem-framing bahwa MK bagian dari rezim korup. Padahal, MK belum juga bekerja," katanya. 

Sponsored

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menilai pernyataan bersayap BW menunjukkan bahwa bukti-bukti yang disiapkan kubu Prabowo-Sandi tidak kuat. Karena itu, BW berupaya mempolitisasi MK. 

"Padahal, pada hari Selasa dan Rabu, 21-22 Mei, justru kubu 02 mendorong aksi demo menolak hasil pemilu di depan Gedung Bawaslu sehingga beberapa ruas jalan utama di Jalan MH Thamrin dan sekitarnya ditutup," katanya.

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Inas Nasrullah Zubir meminta MK mewaspadai manuver BW. Pasalnya, BW punya rekam jejak buruk sebagai pengacara. "BW memiliki rekam jejak negatif dalam penegakan hukum ketika menghadirkan saksi palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010," kata dia.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon membela BW. Menurut dia, kubunya sengaja memilih BW karena rekam jejaknya selama menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya melihat Pak BW ini orang yang punya integritas sebagai seorang (mantan) pimpinan KPK," katanya. (Ant)