sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Persepi: Survei kami bukan hasil mengarang

Persepi menghargai kenyataan bahwa keputusan akhir berada di tangan KPU.

Valerie Dante
Valerie Dante Sabtu, 20 Apr 2019 17:30 WIB
Persepi: Survei kami bukan hasil mengarang

Ketua Umum Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) Philips J. Vermonte menegaskan, exit poll dan hitung cepat yang dilakukan oleh delapan lembaga survei anggota organisasi itu merupakan aktivitas keilmuan yang sah.

"Exit poll dan hitung cepat yang kami lakukan adalah aktivitas keilmuan dengan metode yang jelas. Hasil yang kami dapat bukan abal-abal atau mengarang," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Morissey, Jakarta, Sabtu (20/4).

Philips mengemukakan hal itu sebagai jawaban pernyataan pihak calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, yang melaporkan sejumlah lembaga survei dengan tuduhan melakukan pembohongan publik.

Tuduhan yang dimaksud adalah merilis hasil hitung cepat yang mengunggulkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Philips menuturkan, hitung cepat dan exit poll merupakan kegiatan yang rutin dilakukan di Indonesia dalam konteks pilpres dan pileg, sejak beberapa pemilu lalu.

"Menurut catatan kami, sejauh ini rekornya pun cukup baik, dalam arti hasil kami tidak meleset dari hasil akhir hitung manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Ekesekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) itu menyatakan, Persepi menghargai kenyataan bahwa keputusan akhir berada di tangan KPU.

"Persepi tidak pernah sama sekali menyatakan hasil hitung cepat kami itu hasil resmi," kata dia.

Menurutnya, hitung cepat justru dilakukan untuk menyampaikan hasil dari lembaga nonnegara agar menjadi pembanding bagi penghitungan KPU.

Sponsored

Lebih lanjut, Philips menilai, kini ada narasi di publik yang berupaya mendelegitimasi metode keilmuan yang penting untuk dikembangkan dalam konteks debat publik dalam negeri.

"Kami ajak semua pihak untuk ikut serta membiasakan diri dengan debat ilmiah dan debat yang berdasar pada bukti nyata," katanya.

Philips meminta agar pihak yang menuntut lembaga survei untuk membuka data juga. "Kalau kami diminta buka data, kami akan buka. Tolong ditanyakan, yang di sana apakah juga mau membuka data mereka?" tuturnya.

Berita Lainnya
×
tekid