logo alinea.id logo alinea.id

Prabowo-Sandi tolak hasil Pilpres, KPU: Lapor Bawaslu dong

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan indikasi kecurangan kepada Bawaslu.

Sukirno Kudus Purnomo Wahidin
Sukirno | Kudus Purnomo Wahidin Rabu, 15 Mei 2019 01:30 WIB
Prabowo-Sandi tolak hasil Pilpres, KPU: Lapor Bawaslu dong

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan jika ada indikasi kecurangan kepada Bawaslu sesuai dengan aturan yang ada. KPU tetap membuka diri buat perbaikan terkait hal-hal yang diindikasikan ada kecurangan. 

Anggota KPU Ilham Saputra menegaskan kembali bila ada kecurangan Pemilu 2019, segera melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar segera ditindaklanjuti

"Tidak ada masalah. Prinsipnya begini, kalau ada ditemukan indikasi kecurangan dilaporkan ke lembaga terkait, misalnya ke Bawaslu. Biar Bawaslu yang memproses," kata Ilham di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (14/5) malam.

Ilham mengatakan hal itu menanggapi pernyataan BPN Prabowo-Sandi yang menolak hasil rekapitulasi suara oleh KPU. KPU, kata Ilham, sampai saat ini membuka diri terhadap hal-hal yang diindikasikan penyelenggara pemilu itu melakukan kecurangan.

"Silakan saja dilaporkan. Ada yang sudah ditindaklanjuti oleh Gakkumdu, ada yang juga sudah diberikan rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Bawaslu," katanya.

Jadi prinsipnya, tambah Ilham, jika ada indikasi kecurangan agar melaporkan kepada institusi yang berwewenang, yang diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan tersebut.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor menilai sikap BPN Prabowo-Sandi yang menolak hasil rekapitulasi suara KPU merupakan bentuk perlawanan terhadap adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2019. "Ini bentuk perlawanan kubu Prabowo-Sandi yang menilai proses Pemilu Presiden 2019 penuh kejanggalan," kata Firman Noor secara terpisah.

Firman menilai sikap BPN tersebut karena melihat hasil rekapitulasi suara di daerah, saksi BPN tidak menandatangani berita acara karena ditemukan dugaan kecurangan pemilu.

Sponsored

Menurut dia, dengan penolakan tandatangan dari kubu Prabowo-Sandi, seharusnya direspons KPU daerah dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, respons yang ada tidak demikian.

"Ini memancing kubu Prabowo menunjukkan adanya kejanggalan dan merasa proses ini tidak baik, tidak sesuai dengan keinginan banyak kalangan," ujarnya.

Firman menilai pernyataan BPN tersebut tidak melanggar aturan karena merupakan sikap kontestan pemilu yang merasa ada kecurangan dalam pemilu lalu mengambil sikap.

Dia menilai, dengan sikap BPN Prabowo-Sandi tersebut, proses rekapitulasi suara di KPU tetap berjalan karena sudah ada jadwalnya. "Proses terus berjalan meskipun pada akhirnya saya melihat ada pertarungan sengit bagi KPU, karena BPN Prabowo-Sandi memiliki data," ujarnya.

Selain itu, dia menilai, sikap BPN tersebut terlalu dini karena proses rekapitulasi masih berjalan karena seharusnya proses tersebut diselesaikan lalu kontestan memberikan sikapnya. Firman memahami sikap BPN tersebut karena melihat adanya dugaan kecurangan pemilu lalu mereka mengambil sikap tegas.

Prabowo-Sandi tolak pengitungan

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil penghitungan suara oleh KPU yang terindikasi adanya kecurangan.

"Kami masih menaruh harapan pada KPU. Akan tetapi sikap saya jelas bahwa saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Kami bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam penyelenggaraan Pemilu ini," kata Capres Prabowo Subianto dalam orasinya pada acara "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pemilu 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).

Sementara itu, tim siber BPN Prabowo-Sandi memaparkan sejumlah temuan kecurangan ke hadapan publik. Ketua Tim Siber BPN Prabowo-Sandi, Agus Maksum mengatakan, kecurangan pemilu sudah terlihat di Data Pemilih Tetap (DPT) yang banyak memperlihatkan invalid.

"Salah satunya pada 1 Maret itu ada DPT masuk akal ada satu TPS ada ratusan DPT yang bertanggal lahir sama. Kita anggap invalid, karena mereka ada di DPT tapi tidak ada nomor KK-nya. Artinya KPU tidak pernah bertemu dengan orang ini sesuai UU Pemilu. KTP-nya palsu. Itu sudah kita protes berkali-kali tapi tidak pernah diperbaiki," katanya pada kesempatan tersebut.

Dia mengaku sudah melaporkan kejanggalan tersebut ke KPU namun tidak ditindaklanjuti. "KPU akui kesalahan itu tapi KPU ngakunya salah ketik. Saya rasa tidak salah ketik karena di Jawa saja ada lebih dari 19.427 TPS kasusnya, dan kita sama Pak Hashim dan protes tapi tidak diperbaiki," kata dia.

Agus menjelaskan, hal paling mencolok terlihat di wilayah Jawa Timur. Menurutnya, terdapat peningkatan suara signifikan dalam kurun waktu 1 tahun.  

"Di Jawa Timur terjadi suara yang aneh. Pilkada bukan Juli 2018, baru tahun lalu suara sahnya ada 19,5 juta. Pilpres kemarin 17 April tiba tiba naik jadi 24,7 juta. Kurang dari 1 tahun naik 5,4 juta suara bertambah. Ini berarti dugaan ada pemilih siluman terutama di Jawa Timur," katanya. 

Tim Siber dari pendukung Prabowo-Sandi (PADI) Hairul Annas Suaidi menemukan masih ada kesalahan di data KPU. Dia menduga hal itu bisa terjadi karena dimasukkan oleh pihak yang tidak terverifikasi.

"Ada kesalahan entri data yang kesalahannya naif. Kemudian data yang dimasukkan itu tidak melalui orang yang terverifikasi. Yang jelas error pun lolos dan itu diakui KPU dan sampai sekarang belum diperbaiki," katanya. 

Salain itu, ia juga mengatakan masih ada salinan formulir C1 yang belum dimasukan ke C1. Padahal sudah banyak data 02 yang sudah selesai direkapitulasi.

"Ada keganjilan di desa-desa di tiap TPS, ada yang sudah dan ada yang belum submit. Banyak data 02 sudah selesai rekap tapi sampai sekarang juga ada yang belum tayang. Tapi 01 data masih rekap di kecamatan tapi data sudah tayang," bebernya.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemilu 2019 yang sedang kita jalani saat ini menorehkan sejumlah catatan yang memprihatinkan. Yang pertama dan utama, banyaknya keluarga yang harus kehilangan orang tua, dan sanak saudara. Lebih dari 500 petugas penyelenggara Pemilu wafat. Lebih dari 3.000 orang lainnya dirawat. Kita berdoa, semoga yang wafat semoga husnul khotimah, yang sakit segera disembuhkan, dan korban jiwa tidak terus bertambah. Dengan pahit kita harus menerima kenyataan, inilah Pemilu paling mematikan sepanjang sejarah Indonesia. Suatu pelajaran yang amat mahal yang harus kita jadikan bekal bagi perbaikan penyelenggaraan Pemilu di waktu-waktu mendatang. Kedua, kita juga mencium aroma politik uang yang sangat tajam, tertangkapnya ratusan ribu amplop yang disiapkan untuk serangan fajar yang melibatkan pejabat tinggi BUMN dan pejabat tinggi pemerintahan. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan telah dibuat terlena, bukannya memilih sesuai hati nurani, tetapi dipaksa atau setengah dipaksa memilih yang memberikan iming-iming uang. Ini sungguh-sungguh menciderai demokrasi kita. Ketiga, bila kita tarik ke belakang, saya mengalami sendiri sepanjang masa kampanye hingga menjelang pemungutan suara, kita merasakan betapa banyak kejanggalan dan ketidakadilan yang kami alami, yang tidak ditangani dengan baik oleh penyelenggara Pemilu maupun pihak-pihak yang berwajib. Mulai dari sulitnya perijinan, tempat yang dipindah-pindah, hingga dipersulitnya akses untuk masyarakat ke titik acara. Kami juga menaruh simpati pada rekan-rekan media yang mengalami tekanan untuk tidak memberitakan berbagai kecurangan. Kita juga menyaksikan upaya sistematis melemahkan suara oposisi, penangkapan aktivis, hingga kriminilisasi para ulama. Namun, meskipun rintangan terus menghadang, saya, Pak @prabowo bersama rakyat Indonesia tidak akan pernah lelah berhenti menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk terus berjuang sekuat tenaga, sampai titik darah penghabisan, menjaga kedaulatan rakyat.

A post shared by Sandiaga Salahuddin Uno (@sandiuno) on

Prabowo-Sandi menang 54,24%

Sementara, Tim IT BPN Prabowo-Sandi Laode Kamaludin menyatakan, berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan BPN, pasangan Prabowo-Sandi telah mengungguli pasangan Jokowi-Ma'ruf dengan raihan suara sebesar 54,24% berbanding 44,14% milik Jokowi-Ma'ruf.

"Semua pemaparan kecurangan dari ruang-ruang IT, ada info dari Satgas BPN dengan ini mengumumkan hasil-hasil perolehan kita walaupun sudah dicurangi. Hasil 01 sebanyak 44,14% dan 02 sebesar 54,24%, kemudian abstain 1,62% dari data masuk 810.329 TPS," kata Laode.

Atasi hal itu pun, juru bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Anzhar Simanjuntak menantang pihak yang kerap mempertanyakan data BPN untuk adu data dengan temuan BPN Prabowo-Sandi. "Jadi yang kemarin mengatakan mana datamu? Inilah data kita. Sekarang saya tantang balik, mana datamu?" kata Dahnil. (Ant).

Mencari keadilan tragedi kerusuhan 22 Mei

Mencari keadilan tragedi kerusuhan 22 Mei

Minggu, 26 Mei 2019 02:15 WIB
Ambu: Konflik 3 generasi dan adat Suku Baduy

Ambu: Konflik 3 generasi dan adat Suku Baduy

Sabtu, 25 Mei 2019 11:56 WIB