Ragam cara Prabowo-Sandi cegah BJPS tekor 

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Gamal Albinsaid mengatakan Prabowo-Sandi bakal meningkatkan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jika terpilih. Salah satu cara yang bakal ditempuh ialah dengan mengalokasikan anggaran dari pos-pos kementerian lain. 

Menurut Gamal, salah satu faktor utama yang membuat BPJS mengalami defisit  ialah ketergantungannya kepada anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes). BPJS selama ini diketahui mengambil 5% dari total anggaran Kemenkes. 

"Ada opsi untuk bagaimana sumber dana bukan diambil dari anggaran kesehatan yang hanya 5% tadi. Kita bisa ambil dari pos anggaran lain, termasuk salah satunya dari Kementerian Sosial," kata Gamal dalam sebuah diskusi di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, Rabu (13/3). 

Pada 2018, BPJS Kesehatan tercatat tekor hingga Rp16,5 triliun. Guna meminimalisasi defisit, Gamal mengatakan, Prabowo-Sandi juga bakal lebih fokus pada upaya pencegahan dan kampanye hidup sehat guna menekan angka pasien rumah sakit.

"Kalau yang sekarang itu kan lebih ke kuratif (pengobatan) makanya BPJS defisit. Itu berdampak kepada pelayanan rumah sakit. Karena BPJS tak bisa membayar klaim, maka rumah sakit tak bisa membayar tenaga kesehatannya dan juga tak bisa membayar utang farmasi. Itu dampaknya," katanya. 

Hal serupa disampaikan Direktur Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan BPN Prabowo-Sandi, Netty Presetiyani. Ia mengatakan, perlu ada upaya-upaya preventif agar persoalan-persoalan kesehatan tak melulu berujung di rumah sakit.

Upaya-upaya preventif, lanjut Netty, bisa dimulai dari posyandu di tiap desa semisal lewat pencegahan penyakit bagi anak-anak. "Jadi hulunya diberesin dulu. Ya, melalui posyandu itu. Posyandu adalah alat pendeteksi dini," katanya.

Pada kesempatan yang sama, pakar ilmu kesehatan Lily Sriwahyuni Sulistyowati mengatakan urusan kesehatan tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada Kemenkes. Pasalnya, faktor-faktor pemicu penyakit acapkali datang dari gagalnya instrumen pemerintah yang lain.

"Sebagai contoh orang supaya sehat itu perlu gizi yang berimbang, penyedia gizi berimbang adalah Kementerian Pertanian. Lalu, ada suatu desa orang kena kolera. Apa penyebab kolera? Ya, sanitasi yang buruk. Nah, tugasnya Kementerian PUPR menyediakan sanitasi," ujar dia.

Kepada siapa pun pemimpin baru Indonesia nantinya, Lily berpesan agar persoalan kesehatan dipandang secara holistik. "Agar tak bermuara pada defisit BPJS. Saya katakan ini penting, karena ini bertalian erat dengan pembangunan sumber daya manusia," katanya.