Sosialisasi KPU buruk, banyak publik tak tahu jadwal Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022. Sejauh ini, fase yang dilalui adalah penetapan partai politik (parpol) peserta dan nomor urutnya, Kamis (15/12).

Meskipun demikian, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tahapan-tahapan tersebut, misalnya waktu pemungutan suara. Berdasarkan riset Lembaga Survei Nasional (LSN), hanya 8,4% responden yang dapat menyebutkan dengan tepat tanggal pencoblosan, 14 Februari 2024.

"Mayoritas publik atau 62,6% responden hanya dapat menyebutkan tahunnya saja, yakni 2024. Kemudian, 10,3% responden hanya bisa menyebutkan bulan dan tahun pelaksanaan emilu, Februari 2024. Sisanya (18,7% responden) bahkan sama sekali tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemilu 2024," tutur peneliti senior LSN, Gema Nusantara Bakry, dalam paparannya, Jumat (16/12).

Menurutnya, masalah ini mengindikasikan KPU belum maksimal dalam menyosialisasikan tahapan dan jadwal Pemilu 2024 kepada publik. "Padahal, waktu pelaksanaan Pemilu 2024 praktis tinggal 14 bulan lagi."

Gema mengingatkan, rendahnya pengenalan ini mengancam pada minimnya partisipasi publik. Meskipun demikian, sebanyak 63,6% responden optimistis Pemilu 2024 berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Hanya 27,8% responden yang menyatakan kurang yakin alias pesimis Pemilu 2024 akan berlangsung tepat waktu. Sementara 8,6% responden menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban," sambungnya.

Pesimisme tersebut dinilai dampak segelintir elite politik atau pejabat yang melontarkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu ini sempat dilontarkan Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Bambang Soesatyo, hingga LaNyalla Mattalitti.

"Sebab itu, wajar jika sebagian publik pesimis dan meragukan Pemilu 2024 bisa berlangsung tepat waktu," katanya.

Masalah lainnya, ungkap Gema, sebanyak 43,7% responden juga kurang yakin Pemilu 2024 bakal terselenggara dengan langsung, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil (luber jurdil). Yang bersikap sebaliknya sebesar 47,2%. Adapun 9,1% lainnya tak memberikan jawaban.

"Masih tingginya pesimisme publik terhadap pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil barangkali juga dipengaruhi oleh banyaknya pemberitaan tentang kecurangan berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu terjadi di masa lalu," paparnya.

"Isu KPU tidak transparan dalam penentuan parpol peserta Pemilu 2024 yang dilontarkan sejumlah kalangan jika tidak diklarifikasi dengan bukti obyektif dapat menambah kecurigaan publik terhadap pelaksanaan Pemilu yang tidak luber dan jurdil," tandas Gema.

Survei LSN ini digelar pada 16-29 November 2022 dengan melibatkan 1.420 warga negara Indoensia (WNI) yang telah memiliki hak pilih dan tersebar di 34 provinsi se-Indonesia sebagai responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Adapun batas kesalahan (margin of error) sekitar 2,6% dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95%.