sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mahfud MD: Tak ada kaitan antara penyebaran Covid-19 dengan pilkada

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran dan kritik sejumlah elemen masyarakat.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Rabu, 09 Des 2020 15:15 WIB
Mahfud MD: Tak ada kaitan antara penyebaran Covid-19 dengan pilkada
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meyakini, keberadaan klaster baru Covid-19 tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Hal itu setelah mengetahui data tren perkembangan Covid-19 yang dikelola oleh BNPB.

"Jadi tidak ada kaitan sebenarnya antara membesarnya terinfeksi Covid-19 dengan penyelenggaraan pilkada," ujar Mahfud, dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube BNPB, Rabu (9/12).

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran dan kritik sejumlah elemen masyarakat. Khususnya dari pemerhati kesehatan dan sosial atas keputusan politik pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada hari ini.

"Ada kekhawatiran yang sangat serius dari sebagain warga, terutama pemerhati masalah sosial dan kesehatan karena politik bahwa pilkada serentak menjadi klaster baru yang sangat membahayakan," tuturnya.

Mahfud meyakini, perkembangan Covid-19 di sejumlah daerah yang tidak melaksanakan pemungutan suara masih terbilang besar. Hal itu dinilai akibat kurangnya kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan.

Terlepas dari itu, Mahfud mengingatkan bahwa tahapan pilkada masih amat panjang. Dia meminta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dapat terus meningkatkan kewaspadaan bahaya Covid-19.

"Tahapan pilkada itu akan masih akan berlangsung terus sampai akhirnya keputusan final KPU yang diteruskan dengan pelantikan oleh pemerintah terhadap mereka yang dinyatakan kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, teruskan kewaspadaan seperti yang sudah kita lakukan selama ini," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah diminta tidak menganggap enteng pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2020 saat masa pandemi Covid-19. Kesiapan sarana dan prasarana testing, tracing, dan treatment (3T) harus disiagakan, mengingat sebagian besar rakyat akan melakukan hak pilih di TPS yang notabene tempat umum.

Sponsored

"Saya juga mengingatkan pemerintah untuk tidak memandang enteng pelaksanaan pilkada serentak. Kesiapan sarana dan prasarana 3T harus disiagakan. Mengingat ada 100.359.152 pemilih dan 50,2% adalah perempuan yang akan berbondong-bondong mendatangi TPS dan menggunakan hak pilihnya," ujar anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher, saat dihubungi Alinea.id, Rabu (9/12).

Melakukan testing kepada petugas dan pemilih menjadi satu cara untuk mencegah penyebaran dan menimbulkan klaster penularan Covid-19 pasca pilkada. Penambahan ruang-ruang isolasi dan meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan perlu dilakukan guna mengantisipasi lonjakan pasien setelah proses penghitungan suara selesai.

"Jangan sampai pilkada menjadi bencana," tegas Netty.

Berita Lainnya