Anggota DPR dorong penguatan aturan penanganan hoaks

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abraham Sridjaja, menyoroti pentingnya penanganan konten hoaks dan disinformasi yang kian marak di era digital. Dalam pernyataannya, ia menyebut penyebaran hoaks bukan hanya merugikan masyarakat secara informasi, tetapi juga dapat menggoyahkan kepercayaan terhadap institusi hukum dan pemerintahan.

“Konten yang mengerikan di Indonesia ini terkait dengan hoaks,” ujar Abraham di Kompleks Parlemen, Selasa (17/6).

Ia menjelaskan, jika masyarakat terus-menerus dicekoki berita yang tidak sesuai fakta, maka pegangan terhadap kebenaran akan goyah. Menurutnya hal ini berbahaya, karena opini publik bisa memengaruhi proses hukum yang seharusnya berpijak pada bukti, bukan tekanan sosial.

“Kita harus bisa memberikan edukasi yang baik terhadap masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat kita itu suka makan berita mentah-mentah,” jelasnya.

Abraham menekankan peran media tetap sangat vital dalam menjaga demokrasi. Ia mengapresiasi media yang konsisten menyuarakan suara publik dan membuka kasus-kasus besar seperti korupsi yang sebelumnya tertutup.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk regulator, jurnalis, dan masyarakat, untuk bersama-sama memperkuat literasi digital agar publik tidak mudah termakan informasi palsu.

“Saya harap media-media yang ada di sini semuanya adalah media-media yang baik yang bisa selalu menyuarakan fakta dan suara dari masyarakat. Karena media-media ini juga yang kadang-kadang bisa membuka fakta. Kasus-kasus korupsi yang selama ini terbenam adanya media justru terbuka. Jadi ada positif dan negatif. Bareng-lah seperti itu,” ucapnya.