close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Juni 2025. /Foto Instagram @prabowo
icon caption
Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Juni 2025. /Foto Instagram @prabowo
Peristiwa
Selasa, 17 Juni 2025 07:11

Bahaya sengketa empat pulau Aceh vs Sumut bagi Prabowo

Presiden Prabowo Subianto diminta mengeluarkan keputusan bijak dalam menuntaskan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumut.
swipe

 Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mewanti-wanti agar polemik perebutan empat pulau antara Pemprov Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) diselesaikan dengan bijak. JK mengatakan batas wilayah antara kedua wilayah yang telah disepakati sejak puluhan tahun silam bukan lagi soal sengketa administrasi. 

"Ya, itu pulaunya tidak terlalu besar. Jadi, bagi Aceh itu harga diri. Kenapa diambil? Dan itu juga masalah kepercayaan ke pusat. Jadi, saya kira dan yakin ini agar diselesaikan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama," ucap JK dalam siaran pers kepada wartawan di Jakarta, Ahad, (15/6). 

Empat pulau yang dipersengketakan ialah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Keempat pulau itu tak berpenghuni. Namun, pulau-pulau itu sudah berada di bawah pengelolaan Aceh Singkil sejak 1992. 

Kepemilikan keempat pulau itu dialihkan ke Provinsi Sumut sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Kepmendagri itu ditetapkan pada 25 April 2025.

Wakil Ketua DPR RI mengatakan parlemen sudah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Dasco menyebut Prabowo akan turun tangan menyelesaikan konflik antara dua wilayah itu. Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," ujar Dasco. 

Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andy Ahmad Zaelany mengatakan polemik sengketa empat pulau antara Aceh vs Sumut merupakan isu sensitif yang harus disikapi dengan bijak. Terlebih, masyarakat Aceh yang punya trauma konflik dengan pemerintah pusat. 

"Sebaiknya Aceh jangan diganggu. Sejarah sakit hatinya sudah berkali-kali terhadap pemerintah pusat RI. Pada dasarnya, Aceh sudah sulit mempercayai pemerintah RI. Kalau dibohongi sekali lagi hanya akan mempercepat lepasnya Aceh dari RI," kata Andy kepada Alinea.id, Senin (16/6). 

Kawasan empat pulau itu terutama berada di perairan Andaman. Mubadala Energy (South Andaman) RSC LTD telah menemukan sumur Layaran-1 dengan potensi mencapai 6 triliun kaki kubik (TCF) gas in-place di perairan itu. Tak hanya itu, keempat pulau juga menyimpan potensi wisata dan hasil kelapa yang melimpah. 

Andy menilai pengambilalihan pulau milik Aceh oleh pemerintah pusat bisa memantik sentimen yang memunculkan huru-hara. "Pemerintah pusat akan dianggap koruptif, hanya mengeruk hasil kekayaan alam di daerah untuk kepentingan memperkaya diri sendiri," jelas dia. 

Sumut saat ini dipimpin oleh Bobby Nasution, menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Prabowo, kata Andy, bisa dianggap memuluskan kepentingan keluarga Jokowi jika memutuskan membiarkan keempat pulau itu dikelola Pemprov Sumut. 

"Masalah pindahnya empat pulau itu akan menjadi ujian terakhir bagi Prabowo. Apakah akan mengikuti arahan Jokowi atau bersikap independen dan mengutamakan kepentingannya masyarakat. Jika memilih jadi boneka Jokowi, rakyat yang muak bisa saja menggelar people power dan mendorongnya ke bibir jurang kehancuran," kata Andy. 

Senada, Analis politik dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Mukhrijal meminta pemerintah pusat berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait sengketa empat pulau itu. Polemik itu, kata dia, bisa menjelma menjadi isu serius yang membangkitkan perlawanan rakyat Aceh. 

Mukhrijal mengatakan harga diri orang Aceh terusik lantaran keputusan sepihak Kemendagri memindahkan pengelolaan administrasi empat pulau dari Aceh ke Sumut. Kekecewaan itu tergambar dalam aksi mahasiswa di mengibarkan bendera bulan bintang khas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. 

"Saya lihat kaum mahasiswa sudah mengibarkan bendera bulan bintang. Kalau tidak hati-hati pemerintah pusat, bisa marah masyarakat Aceh. Sejauh ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf masih meredam agar masalah tidak melebar," kata Mukhrijal kepada Alinea.id, Senin (17/6).

Mukhrijal melihat kekecewaan yang dirasakan masyarakat Aceh masih berada di tataran kalangan intelektual. "Pemerintah pusat harus mengambil sikap menyelesaikan polemik pulau yang sebenarnya milik Aceh," jelas dia. 

img
Kudus Purnomo Wahidin
Reporter
img
Christian D Simbolon
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan