DPR dukung edukasi sifilis dan reproduksi sejak dini

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Netty Prasetiyani mendorong pemerintah segera memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat sebagai langkah strategis mencegah infeksi menular seksual, khususnya sifilis, yang kasusnya terus meningkat.

“Pemerintah harus hadir, tidak hanya saat penyakit meledak, tetapi juga ketika anak-anak kita butuh panduan hidup sehat dan bermartabat. Ini bukan semata urusan kesehatan, tapi menyangkut masa depan bangsa,” ujar Netty dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/6).

Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tercatat lebih dari 23.000 kasus sifilis sepanjang tahun 2024. Menanggapi hal ini, Netty menilai perlunya pendekatan edukatif yang sistematis, menyeluruh, serta berbasis budaya bangsa.

Ia menegaskan materi edukasi kesehatan reproduksi harus ramah nilai, tidak vulgar, dan sesuai karakter masyarakat Indonesia. “Penanggulangan penyakit menular seksual tidak bisa hanya dibatasi pada imbauan moral. Perlu langkah konkret yang bisa diakses dan diterima masyarakat luas,” lanjutnya.

Netty juga meminta agar pemerintah menyediakan layanan deteksi dini sifilis yang mudah diakses, gratis, dan menjamin kerahasiaan, terutama di puskesmas dan layanan kesehatan primer. Hal ini diharapkan bisa menghapus rasa takut masyarakat untuk memeriksakan diri.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya penguatan ketahanan keluarga serta perlindungan anak dan remaja agar mereka tumbuh dalam lingkungan yang memberi pegangan nilai dan mendukung gaya hidup sehat.

Netty mengajak kementerian terkait dan tokoh masyarakat untuk bersinergi membentuk gerakan sosial pencegahan penyakit menular seksual, dengan pendekatan preventif, edukatif, dan kultural. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat penting agar upaya pencegahan tidak hanya bersifat teknis, tapi juga membentuk kesadaran kolektif.