DPR: Pemberantasan korupsi jadi fondasi kuat untuk pembangunan ekonomi

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, menegaskan pemberantasan korupsi menjadi langkah utama dalam memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan “tidak ada lagi korupsi” harus dipahami dan diterjemahkan dalam strategi konkret oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Angka korupsi ini bukan suatu hal yang tidak mengkhawatirkan. Tapi langkah sejak awal dari Presiden Prabowo untuk penegakan hukum harus dipahami Bappenas. Prabowo jelas mengatakan tidak ada lagi korupsi, jadi Bappenas harus memberikan langkah-langkah konkret untuk menangani pemberantasan korupsi,” ujar Wihadi dalam rapat kerja dengan Bappenas, di Kompleks Parlemen, Kamis (13/3).

Komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi tidak hanya menciptakan pemerintahan yang bersih, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor. Berdasarkan data Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2023 berada di angka 34/100, dan peningkatan tata kelola yang lebih transparan dapat mendorong angka ini naik dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, Wihadi menyoroti pentingnya hilirisasi dan investasi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Namun, ia menekankan tanpa integritas dan transparansi, kebijakan ekonomi yang ambisius tidak akan berjalan optimal.

“Kita butuh hilirisasi juga dengan investasi, tetapi semua itu harus dilakukan dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel,” tegasnya.

Dengan memperkuat penegakan hukum dan sistem pencegahan korupsi sejak awal pemerintahan Prabowo, diharapkan stabilitas ekonomi dapat terjaga dan target pertumbuhan ekonomi 8% menjadi lebih realistis untuk dicapai pada 2029.