DPR usulkan rekayasa lalu lintas mudik Lebaran 2026 dimulai lebih awal

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lasarus mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk memajukan jadwal penerapan rekayasa lalu lintas dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026. Usulan ini disampaikan berdasarkan evaluasi menyeluruh atas pergerakan volume kendaraan selama masa mudik Lebaran 2025.

Lasarus menyampaikan pola mobilitas masyarakat menunjukkan kecenderungan menunggu penerapan rekayasa sebelum melakukan perjalanan. Hal ini, menurutnya, dapat dijadikan dasar untuk perencanaan yang lebih antisipatif di masa mendatang.

“Kapan rekayasa lalu lintas dimulai itu biasanya pemudik mengamati dan menyesuaikan waktu keberangkatan mereka. Kalau memang terbukti ada lonjakan setelah rekayasa diberlakukan, maka alangkah baiknya kalau kita majukan jadwalnya,” kata Lasarus dalam rapat di Gedung DPR, Rabu (23/4).

Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan penyesuaian jadwal rekayasa lalu lintas harus didasarkan pada kajian data dan evaluasi lapangan secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia mendorong Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk melakukan analisis mendalam mengenai korelasi antara waktu pemberlakuan rekayasa dan lonjakan arus kendaraan.

“Kami mendorong Korlantas untuk memperkuat kajian terkait. Kalau memang ada korelasi signifikan, maka kebijakan ini bisa kita dorong lebih awal agar distribusi lalu lintas lebih merata dan tidak menumpuk di satu waktu,” ujar Lasarus.

Pada Lebaran 2025, Polri memberlakukan skema rekayasa lalu lintas mulai H-5 (26 Maret) hingga H+7 (8 April), termasuk sistem one way dan contraflow di sejumlah titik strategis. Langkah ini dinilai cukup efektif dalam meredam kepadatan, meski evaluasi tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas manajemen lalu lintas secara menyeluruh.

Lasarus menegaskan semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan mudik yang aman, nyaman, dan lancar. Oleh sebab itu, DPR mendukung penuh kolaborasi lintas sektor dalam menyusun strategi transportasi nasional yang lebih proaktif dan berbasis data.

“Ini adalah bagian dari proses evaluasi yang sehat. Kita ingin terus menyempurnakan sistem agar masyarakat bisa mudik dengan lebih tenang, tanpa beban kemacetan yang berlebihan,” jelasnya.