Efisiensi biaya haji 2025 tetap utamakan layanan

Penurunan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2025 bukan sekadar langkah penghematan, melainkan hasil dari efisiensi dan negosiasi intensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Adies Kadir, menjelaskan berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan biaya lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Yakni, perbaikan sistem distribusi logistik dan optimalisasi teknologi informasi.

“Kementerian Agama berhasil menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan. Ini bisa menjadi model ke depan,” ujar Adies saat meninjau pelaksanaan ibadah haji di Kota Madinah, Sabtu (31/5). 

Sebagaimana diketahui, biaya haji tahun ini ditetapkan sebesar Rp93.410.286 per jemaah, turun sekitar Rp7 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, berbagai pihak menilai kualitas layanan justru mengalami peningkatan signifikan.

Namun, Adies juga mencatat masih adanya tantangan dalam penyelenggaraan, terutama terkait distribusi kartu nusuk yang merupakan identitas digital penting bagi jemaah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, hingga saat ini masih terdapat sekitar 8.900 jemaah dari total 221.639 yang belum menerima kartu tersebut.

“Kami percaya semuanya bisa selesai sebelum puncak haji. Saat ini, pemerintah hadir, DPR mengawasi, dan kami semua bekerja untuk memastikan jemaah bisa beribadah dengan tenang,” jelasnya.