Sekretariat Jenderal DPR bersiap menghadapi salah satu agenda diplomasi parlemen terbesar tahun ini: Konferensi Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) ke-17 yang berlangsung pada 12 Mei hingga 15 Mei 2025 di Gedung DPR, Jakarta.
Dalam rapat koordinasi antarlembaga yang digelar di Gedung Nusantara, Sekjen DPR Indra Iskandar menegaskan konferensi ini bukan sekadar forum politik, tetapi juga panggung penting untuk menunjukkan kapasitas Indonesia sebagai tuan rumah acara internasional berskala besar.
“Forum ini tidak hanya menjadi agenda diplomasi parlemen, tapi juga membawa nama baik dan kredibilitas Indonesia sebagai tuan rumah acara internasional berskala besar,” ujar Indra dalam sambutannya, Jumat (2/5).
Mengusung tema “PUIC Silver Jubilee: Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience,” konferensi tahun ini menjadi istimewa karena menandai 25 tahun keberadaan PUIC—momentum yang disebut sebagai Silver Jubilee. Setidaknya 54 negara anggota PUIC dan 25 negara pengamat diundang menghadiri pertemuan ini. Sejauh ini, 23 negara telah mengonfirmasi kehadiran, termasuk tujuh ketua parlemen dan 12 wakil ketua parlemen.
Isu utama yang diangkat, yakni tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan institusi sebagai pilar ketahanan, menjadi sorotan penting dalam dinamika geopolitik negara-negara anggota. Dengan latar belakang konflik, krisis kemanusiaan, dan tekanan global terhadap dunia Islam, forum ini dinilai strategis untuk memperkuat kerja sama antarparlemen dalam mengupayakan stabilitas dan pembangunan yang inklusif.
Namun di balik agenda substantif tersebut, kerja keras teknis di balik layar menjadi penentu suksesnya penyelenggaraan. Dalam rapat koordinasi, dibahas secara detail persiapan teknis mulai dari proses keimigrasian delegasi, pengamanan VVIP, pengaturan lalu lintas udara dan darat, hingga fasilitas protokoler di bandara.
Indra mengungkapkan beberapa negara peserta berasal dari kategori khusus yang berpotensi menghadapi kendala visa, sehingga DPR meminta percepatan dukungan dari instansi terkait demi menjamin kelancaran kehadiran delegasi. Dalam hal ini, koordinasi intensif dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Intelijen Negara (BIN), Polda Metro Jaya, serta Pemprov DKI Jakarta.
Tak hanya itu, DPR juga mengundang Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, dan PM Singapura Lawrence Wong untuk memberikan pidato pada sesi pembukaan, yang kini masih menunggu konfirmasi resmi.
Sebagai bagian dari diplomasi kenegaraan, acara ini juga dirancang untuk mencerminkan keramahan dan kesiapan Indonesia. Penyambutan delegasi di bandara, pengamanan jalur iring-iringan, hingga jamuan makan malam kenegaraan pada 11 Mei dan makan siang bersama Gubernur DKI Jakarta menjadi bagian dari rangkaian diplomasi budaya dan protokol kenegaraan.
“Sinergi antarinstansi sangat penting agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mencerminkan citra baik Indonesia di mata dunia internasional,” tegas Indra.
Dengan persiapan matang dan koordinasi lintas sektor, Konferensi PUIC ke-17 diharapkan bukan hanya menghasilkan kesepakatan strategis antarparlemen, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam percaturan diplomasi Islam global.
