Kasus virus Nipah muncul lagi, kesiapsiagaan disorot

Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) meminta pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan nasional menyusul kembali munculnya kasus infeksi virus Nipah di sejumlah negara. Penyakit zoonotik dengan tingkat kematian tinggi ini dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi keamanan kesehatan Indonesia jika tidak diantisipasi sejak dini.

Pemerhati kesehatan global dan keamanan kesehatan RUKKI, Mohammad Ainul Maruf, mengatakan ancaman virus Nipah menunjukkan pentingnya sistem deteksi dini dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Ia menegaskan respons pemerintah tidak boleh bersifat reaktif.

“Kita belajar dari pandemi COVID-19 bahwa keterlambatan deteksi dan lemahnya koordinasi lintas sektor dapat berdampak serius. Kesiapsiagaan harus melibatkan seluruh sektor, tidak hanya kesehatan, tetapi juga pertanian, lingkungan, transportasi, pemerintah daerah, hingga komunitas,” ujar Maruf dalam keterangannya, Selasa (3/2).

Virus Nipah diketahui dapat menular dari hewan ke manusia, terutama melalui kelelawar buah, serta berpotensi menular antarmanusia. Dengan tingginya mobilitas penduduk dan meningkatnya interaksi manusia dan hewan, risiko penyebaran lintas wilayah menjadi perhatian dalam konteks keamanan kesehatan global.

RUKKI menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan terbaru tentang Kejadian Luar Biasa (KLB), Wabah, dan Krisis Kesehatan sebagai upaya memperkuat fondasi kesiapsiagaan nasional. Regulasi tersebut mengatur sistem kewaspadaan dini berbasis risiko, penguatan surveilans penyakit menular termasuk zoonotik, kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta mekanisme respons darurat hingga tingkat daerah.

Namun, RUKKI menilai efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Pemerintah diminta memastikan pendanaan yang memadai serta koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berjalan efektif.

Menurut Maruf, sistem surveilans saat ini perlu diperluas agar tidak hanya bergantung pada fasilitas layanan kesehatan. “Surveilans berbasis masyarakat penting untuk mendeteksi sinyal wabah sejak dini, sebelum terjadi lonjakan kasus,” katanya.

Selain itu, RUKKI menekankan pentingnya komunikasi risiko yang jelas dan berbasis bukti. Pemerintah dinilai perlu memastikan informasi kepada publik disampaikan secara konsisten untuk mencegah kepanikan dan penyebaran misinformasi, terutama dalam situasi kedaruratan kesehatan.

RUKKI menegaskan bahwa investasi pada pencegahan dan kesiapsiagaan jauh lebih efektif dan berbiaya lebih rendah dibandingkan penanganan krisis ketika wabah sudah meluas. Ancaman virus Nipah disebut harus menjadi peringatan dini bagi Indonesia untuk memperkuat sistem kesehatan nasional secara menyeluruh.