PBB kembali ingatkan ancaman kelaparan akut warga Gaza, sementara masyarakat internasional hanya jadi pengamat pasif

Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa penduduk Gaza kini menghadapi bencana kelaparan, sementara masyarakat internasional tetap menjadi pengamat pasif.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menuntut Israel mematuhi hukum humaniter internasional dengan mengizinkan pengiriman bantuan, dan mengungkapkan bahwa hanya 50 truk bantuan yang memasuki Gaza baru-baru ini meskipun 400 truk siap dikirim di perlintasan perbatasan.

"Sebagai kekuatan pendudukan, Israel harus mengizinkan akses kemanusiaan dan memfasilitasi pengiriman pasokan penyelamat nyawa," tegas Guterres dalam pengarahan darurat hari Selasa. 

Data PBB saat ini menunjukkan ratusan ribu orang di Gaza kini mengalami kerawanan pangan akut, dengan ribuan anak-anak berisiko langsung mengalami kematian akibat kelaparan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah memperketat blokade terhadap Jalur Gaza, secara drastis membatasi masuknya bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Sejak awal Maret 2025, hampir semua jalur masuk ditutup, menyebabkan lebih dari 83% bantuan pangan yang dibutuhkan gagal mencapai wilayah tersebut. Akibatnya, warga Gaza kini hanya bisa makan satu kali setiap dua hari, dan sekitar 50.000 anak-anak mengalami malnutrisi akut. 

Situasi ini telah memicu peringatan keras dari berbagai organisasi internasional. Komite Palang Merah Internasional menyatakan bahwa respons kemanusiaan di Gaza berada di ambang kehancuran total, dengan rumah sakit kehabisan pasokan medis dan dapur umum terancam tutup karena kekurangan bahan makanan. PBB dan lembaga kemanusiaan lainnya menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. 

Tekanan internasional terhadap Israel semakin meningkat. Presiden Spanyol, Pedro Sánchez, secara terbuka mengecam situasi di Gaza sebagai "tidak dapat diterima" dan mendesak Israel untuk segera mengakhiri operasi militernya serta membuka akses bagi bantuan kemanusiaan. Namun, hingga kini, Israel tetap mempertahankan blokade tersebut, dengan alasan keamanan dan upaya menekan Hamas untuk membebaskan sandera yang masih ditahan. (bakhtarnews)