Puan minta pemerintah antisipasi PHK di Bali

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani memberi perhatian serius terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Bali sejak awal 2025. Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mencegah dampak lanjutan terhadap sektor ketenagakerjaan di daerah pariwisata tersebut.

“Gelombang PHK yang juga melanda daerah pariwisata seperti Bali menjadi bukti sektor ketenagakerjaan di Indonesia sedang rapuh. Kami berharap pemerintah bisa segera bertindak nyata menyelamatkan para tenaga kerja kita,” ujar Puan, Jumat (13/6).

Data yang beredar menunjukkan bahwa sekitar 100 pekerja sektor pariwisata di Bali telah mengalami PHK sejak awal tahun, termasuk dari salah satu hotel besar di Kabupaten Badung akibat penurunan kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition).

Belum lama ini, sebanyak 70 karyawan PT Coca Cola Bottling Indonesia juga terdampak PHK seiring dengan rencana penutupan operasional pabrik di Desa Werdi Bhuwana, Kecamatan Mengwi, Badung, yang akan efektif mulai 1 Juli 2025.

Puan menilai fenomena ini bukan sekadar kasus individu, melainkan indikasi sistemik yang mencerminkan kerentanan struktur ketenagakerjaan nasional, terutama di daerah yang bergantung pada satu sektor utama.

“Kita tidak bisa menganggap gelombang PHK di Bali yang semakin melebar hanya sebagai kasus sporadis. Badai PHK terjadi karena adanya sebab-akibat. Pemerintah harus bisa menjawab tantangan ini,” tegasnya.

Sebagai Ketua DPR, Puan menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah (pemda) untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang. Ia mendorong hadirnya program pelatihan ulang (reskilling), perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta diversifikasi ekonomi lokal di daerah pariwisata.

“Kita harus segera memperkuat sistem ketenagakerjaan yang tangguh dan responsif terhadap perubahan global, agar para pekerja kita tidak terus menjadi korban,” tuturnya.