Presiden AS Donald Trump menepis kekhawatiran etis tentang rencananya untuk menerima pesawat terbang sebagai hadiah dari keluarga kerajaan Qatar. Bodoh, kalau tawaran yang murah hati itu ditolak, kata Trump.
Pesawat mewah senilai US$400 juta, yang akan diperlengkapi untuk berfungsi sebagai Air Force One, akan menjadi salah satu hadiah paling berharga yang pernah diterima oleh pemerintah AS. Berita tentang tawaran itu langsung menuai kritik dari Demokrat dan pendukung good governance, yang memperingatkan bahwa itu adalah konflik kepentingan yang dapat memengaruhi keputusan presiden.
Trump mengatakan pesawat Boeing 747-8 itu pada akhirnya akan disumbangkan ke perpustakaan kepresidenannya — sebuah tempat penyimpanan yang menyimpan materi penelitian dari pemerintahannya — dan bahwa ia tidak berencana untuk menggunakannya untuk alasan pribadi setelah meninggalkan jabatan.
"Saya pikir itu adalah isyarat yang hebat dari Qatar. Saya sangat menghargainya. Saya tidak akan pernah menolak tawaran semacam itu," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih sebelum berangkat untuk perjalanan ke Timur Tengah.
"Maksud saya, saya bisa menjadi orang bodoh yang mengatakan, 'Tidak, kami tidak menginginkan pesawat terbang gratis yang sangat mahal,'" kata Trump.
Presiden dari Partai Republik itu mengaitkan tawaran itu dengan rasa terima kasih atas bantuan AS dalam membela negara-negara di kawasan itu termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, yang semuanya merupakan tempat singgah dalam rencana perjalanannya minggu ini.
Trump juga mengatakan bahwa menerima hadiah tersebut merupakan keputusan yang praktis, dan bahwa ia kecewa karena Boeing membutuhkan waktu yang lama untuk mengirimkan pesawat Air Force One baru yang dipesannya selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden.
Para pengkritik tawaran tersebut mengatakan bahwa hal itu tidak etis dan kemungkinan besar tidak konstitusional.
Senator Demokrat Brian Schatz, Chris Murphy, Cory Booker, dan Chris Coons mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penerimaan Trump atas hadiah tersebut akan menciptakan konflik kepentingan yang jelas, menimbulkan pertanyaan keamanan nasional yang serius, dan mengundang pengaruh asing.
Perwakilan AS Joe Courtney dari Connecticut, anggota senior Demokrat di Subkomite Kekuatan Laut dan Kekuatan Proyeksi DPR, mengatakan bahwa hal itu akan mengalihkan perhatian dari upaya Angkatan Udara untuk mempercepat pengiriman armada Air Force One baru yang sebenarnya.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa rincian hukum seputar sumbangan ke Departemen Pertahanan masih sedang dikerjakan dan bahwa pemerintahan Trump tidak khawatir tentang apa yang mungkin diminta oleh Qatar sebagai imbalannya. (Reuters)