Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan segala progam kerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama setahun terakhir difokuskan untuk mewujudkan program kerakyatan. Tito mengatakan jika Presiden Prabowo Subianto menganut paradigma ekonomi kerakyatan yang berorientasi meningkatkan derajat rakyat kecil, dengan tidak menyerahkan seluruh mekanisme ekonomi pada pasar.
Tito mengungkapkan paradigma ekonomi kerakyatan yang dianut Prabowo tercermin dari program Astacita yang dilakukan setahun terakhir seperti, Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan swasembada pangan dan sekolah rakyat. Selain itu, katanya, Presiden Prabowo juga berupaya mewujudkan program Koperasi Desa Merah Putih yang dimaksudkan menggerakkan ekonomi kerakyatan dan perputaran uang di masyarakat miskin.
Hal itu dingkapkan Tito pada acara Leadership Forum CNN Indonesia: Pilar Nusantara, Penopang Astacita yang diselenggarakan Auditorium Menara Bank Mega, Selasa (14/10).
"Intinya paradigma Presiden Prabowo adalah berbeda dengan paradigma ekonomi liberal kapitalis. Di mana peran dari negara menjadi sangat timpang. Diserahkan pada market. Ditangani tangan tidak terlihat yang bergerak. Beliau tidak menginginkan itu. Kalau itu terjadi maka yang kuat akan bertambah kuat dan yang lemah akan bertambah lemah," kata Tito.
Dukungan pemda
Namun, untuk mewujudkan program kerakyatan Presiden Prabowo, Tito menyebut perlu dukungan peran seluruh pemerintah daerah (pemda). Sebab, sebagai negara yang menganut sistem semi desentralisasi, pemda diberi kewenangan membuat regulasi dan mengelola sumber daya alam di daerah, akan tetapi tetap harus sinkron dengan program pemerintah pusat.
"Selain itu, jika terjadi inflasi di daerah juga akan berpengaruh ke tingkat nasional. Kalau ada satu daerah atau sebagian daerah tidak mampu bekerja maksimal itu akan memengaruhi angka nasional," kata Tito.
Oleh karena itu, Tito berharap pemda inovatif melakukan terobosan dalam bidang ekonomi termasuk pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jika seluruh pemda inovatif, maka akan tumbuh agregat yang menyumbang angka pertumbuhan ekonomi.
"Kita diramalkan akan bisa keluar dari middle income trap oleh lembaga internasional Seperti World Bank Mackenzie, mereka meramalkan kita menjadi negara ekonomi dominan nomor 4 atau 5 di tahun 2045. Itu bisa terjadi kalau pusat dan daerah bergerak bersama- sama," kata Tito.
Menurut Tito, pembagian kewenangan dan anggaran antara pemda dan pemerintah pusat di era semi desentralisasi bisa menjadi modal yang cukup untuk pemda berkreasi mewujudkan visi misi program daerah sekaligus menyelaraskan program-program kerakyatan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Saya harap teman-teman kepala daerah bergerak kepada visi yang sama di tengah-tengah kesulitan apapun. Karena semua daerah di negara kita itu memiliki sumber daya. Mongolia tak memiliki laut, negara-negara di padang pasir tidak memiliki biofuel. Saya mengajak teman-teman kepala daerah mari berinovasi dan berkreasi mengoptimalkan potensi yang ada. Selain untuk daerah, tapi juga kontribusi untuk Indonesia," kata Tito.
