Presiden Amerika Serikat, Donald Trump memperingatkan Irak bahwa Ia tidak akan lagi memberikan dukungan jika mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki kembali berkuasa.
Peringatan tersebut disampaikan Trump pada Selasa, menyusul dukungan blok politik dominan Irak terhadap pencalonan al-Maliki.
Ancaman itu muncul beberapa hari setelah Koalisi Kerangka Koordinasi (Coordination Framework), aliansi partai-partai Syiah, menyatakan dukungannya terhadap al-Maliki. Pemerintah AS menilai al-Maliki memiliki kedekatan yang terlalu kuat dengan Iran.
“Terakhir kali Maliki berkuasa, negara itu jatuh ke dalam kemiskinan dan kekacauan total. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tulis Trump dalam unggahan media sosial, dilansir dari The Economic Times, Rabu (28/1).
Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan lagi membantu Irak apabila al-Maliki terpilih, karena kebijakan dan ideologinya dinilai ekstrem.
“Jika kami tidak ada untuk membantu, Irak tidak memiliki peluang apa pun untuk meraih kesuksesan, kemakmuran, atau kebebasan,” tambah Trump.
Intervensi Trump dalam politik Irak terjadi di tengah situasi yang sensitif di Timur Tengah. Trump tengah mempertimbangkan kemungkinan serangan baru terhadap Iran, negara yang sejak penggulingan Saddam Hussein pada 2003 memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Irak.
Trump juga membuka peluang aksi militer sebagai respons atas tindakan keras Teheran terhadap gelombang protes anti-pemerintah di Iran.
Di dalam negeri Irak, dinamika politik semakin terbuka setelah blok Perdana Menteri sementara Mohammed Shia al-Sudani memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu parlemen November lalu. Namun, al-Sudani mengundurkan diri awal bulan ini setelah gagal membentuk pemerintahan, membuka jalan bagi al-Maliki yang sebelumnya bersaing memperebutkan dukungan Kerangka Koordinasi.
Al-Maliki pertama kali menjabat sebagai perdana menteri pada 2006 dan menjadi satu-satunya pemimpin Irak yang memegang jabatan tersebut selama dua periode sejak invasi AS pada 2003. Upayanya untuk meraih masa jabatan ketiga sempat gagal setelah ia dituduh memonopoli kekuasaan serta mengasingkan komunitas Sunni dan Kurdi.
Saat awal berkuasa, al-Maliki sempat mendapat dukungan dari Presiden AS saat itu, George W. Bush. Namun, hubungan dengan tersebut memburuk dalam hitungan bulan, seiring tudingan bahwa pemerintahannya lebih mengakomodasi faksi Syiah dan memperparah ketegangan sektarian.
Selama bertahun-tahun, kekhawatiran ini terus muncul terkait kedekatan al-Maliki dengan Iran dan kemampuannya untuk memerintah secara independen dari pengaruh Teheran.
Pada 2014, pemerintahan Barack Obama kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan al-Maliki, terutama setelah kelompok Negara Islam atau Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merebut wilayah luas di Irak.
Pemerintahan Trump juga kembali menegaskan kekhawatirannya atas arah politik Irak. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dalam percakapan telepon dengan al-Sudani pada Minggu, menyampaikan keprihatinan terhadap kemungkinan terbentuknya pemerintahan yang mendukung Iran di Baghdad.
“Sekretaris menekankan bahwa pemerintahan yang dikendalikan Iran tidak akan mampu mengutamakan kepentingan Irak sendiri, menjaga Irak dari konflik regional, atau memajukan kemitraan yang saling menguntungkan antara Amerika Serikat dan Irak,” kata Wakil Juru Bicara Utama Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, dalam pernyataannya.
Selain itu, Peneliti Timur Tengah dari Foundation for Defense of Democracies, Hussain Abdul-Hussain, menilai sikap terbuka Trump menjadi hambatan besar bagi al-Maliki.
“Namun ini Irak, jadi jangan pernah bilang tidak mungkin, ini orang yang seharusnya karier politiknya sudah berakhir bertahun-tahun lalu, tapi Maliki masih ada,” ujar Hussain
Di sisi lain, AS juga terus mendorong Baghdad untuk melucuti kelompok bersenjata yang didukung Iran di Irak, meski langkah tersebut dinilai sulit mengingat kuatnya pengaruh politik kelompok-kelompok tersebut.
Ketegangan AS dan Iran sendiri masih berlanjut. Trump sebelumnya mengancam Teheran dengan aksi militer jika terbukti menggunakan kekerasan mematikan terhadap demonstran. Meski sempat menunda serangan setelah mengklaim Iran menghentikan eksekusi massal terhadap demonstran, kehadiran kapal induk AS di Timur Tengah kembali memicu spekulasi akan adanya serangan udara dalam waktu dekat.
