Cak Imin disarankan dengar NU ketika berkoalisi dengan Gerindra

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin diminta untuk mempertimbangkan suara dan aspirasi politik Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Menurut Direkatur Eksekutif Saiful Mujani Research anda Consulting (SMRC) Saiful Mujani, ada hubungan yang sangat khusus antara NU dan PKB.

"Kita tidak bisa membayangkan PKB tanpa NU," ujar Saiful dalam bedah politik SMRC bertajuk, " Top Down Koalisi Gerindra-PKB?" yang disiarkan oleh kanal Youtube SMRC TV pada Jumat (12/8).

Saiful menjelaskan, manifestasi politik NU bisa dalam bentuk banyak partai atau orang NU bisa ada di pelbagai partai, salah satunya PKB. Namun tidak sebaliknya, bahwa orang PKB bisa ada di pelbagai organisasi masyarakat (ormas) lain.

Karena itu, Saiful mengatakan, harus diperhitungkan apakah Ormas NU yang menjadi basis bagi PKB menghendaki koalisi tersebut. "Sampai saat ini, belum terdengar ada opini atau pendapat dari tokoh-tokoh NU tentang rencana koalisi PKB-Gerindra," katanya.

Saiful menegaskan bahwa NU secara resmi memang tidak berpolitik, tapi politik organisasi ini dilakukan tanpa lembaga, seperti yang dipraktikkan Makruf Amin, Hasyim Muzadi, atau Abdurrahman Wahid.

"Walaupun secara lembaga NU tidak berpolitik, tapi politik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang-orang NU," jelas dia.

Survei SMRC menemukan bahwa ada 9,7% publik Indonesia yang mengaku sebagai anggota aktif Nahdlatul Ulama (NU). Yang mengaku anggota NU tapi tidak aktif sebesar 18.1%. Artinya ada sekitar 27,8% publik yang mengaku sebagai anggota NU. Jumlah ini jauh lebih besar dari pemilih PKB yang hanya 9 sampai 10%.

Karena itu, Saiful menyatakan bahwa jika PKB ingin meningkatkan suara dalam pemilu, caranya adalah dengan makin dekat intensif dengan NU.

"NU adalah ceruk alamiah PKB. Jangan lari ke mana-mana, anda sendiri (PKB) sudah punya kebun yang luas (NU), tinggal dimaksimalkan," kata Saiful.

Di antara anggota NU yang aktif, 17,4% memilih PKB, sementara anggota NU yang tidak aktif, 16,7% memilih PKB. Yang menyatakan bukan anggota NU, hanya 2,3% yang memilih PKB.

"Itu artinya ada hubungan yang sangat signifikan antara PKB dengan NU," ungkap Saiful.

Saiful menegaskan, melihat data hubungan ini, mestinya PKB bertanya pada NU sebelum membangun koalisi dengan Gerindra karena efek dari NU terhadap PKB sangat kuat. PKB tidak bisa mengabaikan unsur NU. Dia juga mengingatkan bahwa PKB pernah hampir hilang pada Pemilu 2009 ketika mendapatkan suara hanya sekitar 5% dari sebelumnya sekitar 10%.

Lalu siapa yang diinginkan oleh massa NU untuk menjadi presiden? Menurut Saiful, berdasarkan Survei SMRC, dari 9,7% warga yang mengaku sebagai anggota aktif NU, 37,8% memilih Ganjar Pranowo, 35% memilih Prabowo, 7,5% memilih Anies Baswedan, dan 19,7% belum menyebutkan pilihan.

Dari 18,1% publik yang mengaku sebagai anggota NU tapi tidak aktif, 49,1% mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden, 18,6% Prabowo, 14,1% Anies, dan 18,2% belum menjawab. Sementara dari 68% publik yang mengaku bukan anggota NU, dukungan pada tiga tokoh ini merata.

"Basis PKB adalah NU, dan orang NU menginginkan Ganjar, bukan Prabowo maupun Anies," jelas Saiful.

Karena itu, Saiful melihat, koalisi PKB-Gerindra dibuat berdasarkan model top-down, bukan bottom-up atau demand-side sebagaimana proses politik yang terjadi selama ini. Rencana koalisi PKB-Gerindra ini, kata Saiful, adalah pertimbangan elite yang kurang memperhatikan konstituen dan basis Ormas pendukung utama PKB.

Saiful juga menjelaskan bahwa koalisi PKB dan Gerindra tidak punya preseden. Dalam tiga kali pencalonan Prabowo, baik sebagai calon wakil presiden (2009) maupun calon presiden (2014 dan 2019), PKB tidak pernah ada dalam barisan koalisi partai pendukung Prabowo. Pada 2009, partai ini menjadi pengusung Susilo Bambang-Yudhoyono, sementara dalam dua Pilpres terakhir, PKB mendukung Joko Widodo.