Airlangga hingga Luhut dinilai hendak menjebak Jokowi

Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden didesain oleh aktor yang melibatkan pemerintah. Analisis itu berpijak dari pengembusan dua isu tersebut dari lingkaran pemerintahan.

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago membeberkan, dua isu ini dihembuskan dari lingkaran pemerintah. Mulai dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia hingga Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya hakul yakin bentangan empiris tadi, tone suaranya sama, ada kekuatan lain yang mengondisikan agar orkestranya sama. Dari sederetan nama tadi mulai dari  Bahlil, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartato, dan terakhir Luhut adalah aktor orkestra wacana penundaan pemilu. Menurut saya, ada dugaan arsitek desain penundaan pemilu ada tangan-tangan pemeritah," ujar Pangi kepada Alinea.id, Kamis (17/3).

Pangi mengatakan para orkestrator di atas tampaknya menampar muka Presiden Joko Widodo (Jokowi). Atau bisa saja sedang mencari muka dan ingin menjebak mantan Wali Kota Solo itu. Pangkalnya, Jokowi sudah tegasnya menyatakan tidak ingin menambah jabatannya menjadi tiga periode. 

"Kelompok aktor-aktor yang minta menunda pemilu atau menambah masa jabatan presiden sama saja telah menampar wajah presiden (Jokowi), mengambil muka. Padahal presiden sudah punya muka dan ingin menjebak presiden," ujar dia.

Dia mengatakan, publik termasuk dirinya sebenarnya sudah senang dengan pernyataan Jokowi yang tegas menolak perpanjangan masa jabatan. Sayangnya, sikap tegas itu tak nampak pada wacana penundaan Pemilu 2024.

"Tetapi kok enggak muncul ya soal sikap presiden mengenai penundaan pemilu, yang kita tunggu-tunggu sebetulnya statemen presiden. Misalnya 'kami menghargai aspirasi masyarakat untuk menunda pemilu, tapi saya sebagai presiden bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan KPU tanggal 14 Februari 2024'," ungkap Pangi.

Pangi menambahkan, sikap tidak tegas Jokowi tersebut terkesan jika pernyataan politik Jokowi mulai bergeser. "Tidak sekeras di awal-awal yang dulu sikapnya menolak wacana menolak tiga periode tersebut," katanya.

Di sisi lain, Pangi menegaskan, wacana penundaan pemilu jelas membahayakan tatanan dan menganggu siklus negara demokrasi. Kata dia, UUD 1945 sudah jelas mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden. Menurut dia, justru pembatasan jabatan presiden menjadi salah satu ciri khas utama pembeda antara sistem demokrasi dengan otoritarianisme. 

"Bukankah semangat amandemen pada waktu itu adalah pembatasan masa jabatan presiden? Yang sebelumnya jabatan presiden tidak dibatasi konstitusi, konsekuensi logisnya Soeharto bisa tujuh kali  pemilu menjabat menjadi presiden!," ungkap Pangi. 

Oleh karena itu, Pangi berpendapat perlu agenda perlawanan sipil terhadap orkestrator mendesain wacana menunda pemilu atau menambah masa jabatan presiden. Sebab agenda wacana penundaan pemilu merusak demokratisasi di Indonesia dan cacat bawaan secara konstitusional. 

Dia mengaskan, perlawanan sipil adalah satu cara untuk menyelamatkan demokrasi  di Tanah Air. Dengan demikian, terwujud demokratisasi yang inklusif, demokrasi yang tidak disandera cengkraman kelompok oligarki yang ingin melanggengkan kekuasaannya.

"Perlu digelorakan perlawanan sipil untuk menumbangkan kepentingan para oligarki yang tak ingin pestanya cepat berakhir, tidak mau turun tahta dari jabatannya yang sudah dibatasi/diatur konstitusi yakni dua periode selama 10 tahun," pungkas Pangi.