Airlangga sepakat Bamsoet maju jadi Ketua MPR

Wakil Ketua Koordinator bidang Kepartaian Partai Golkar, Darul Siska menyebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sepakat mengusulkan Bambang Soesatyo alias Bamsoet menjadi Ketua MPR periode 2019-2024.

Menurut Darul, Airlangga menilai Bamsoet tepat untuk menduduki kursi Ketua MPR karena sepak terjanganya selama menjabat Ketua DPR.

"Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto setuju mengusulkan Bamsoet menjadi Ketua MPR dari unsur Partai Golkar. Sebagai kader terbaik yang siap ditempatkan di mana pun oleh partai, insyaallah Bamsoet bersedia," ujar Darul dalam rilis pers yang diterima Alinea.id, Minggu (29/9).

Menurut Darul, walaupun memimpin DPR hanya lebih kurang 1,5 tahun, Partai Golkar menilai Bamsoet berhasil membalik citra DPR yang dinilai negatif selama ini. Komunikasi politik Bamsoet dengan fraksi-fraksi yang ada di parlemen maupun kementerian/lembaga negara sebagai mitra kerja DPR juga sangat bagus, sehingga memudahkan DPR menuntaskan berbagai utang legislasi kepada rakyat.

"Sebagai contoh, RUU Terorisme yang terkatung-katung sejak beberapa tahun, mampu diselesaikan Bamsoet dalam tempo dua minggu. Ia tahu bagaimana menyelesaikan masalah, yaitu langsung ke akarnya. Saat banyak orang menilai DPR antikritik, Bamsoet justru membuat lomba stand up comedy kritik DPR. Dan yang paling fenomenal, lahirnya aplikasi DPR Now yang memudahkan rakyat memantau kinerja DPR," tutur Darul.

Lebih jauh, Darul menjelaskan, penempatan Bamsoet menjadi Ketua MPR juga akan dikonsolidasikan kepada partai politik lainnya, serta para anggota DPD terpilih. Tujuannya, agar paket pimpinan MPR bisa dihasilkan melalui musyawarah, tanpa perlu voting yang menguras energi.

Sebelumnya, Bamsoet menyatakan keputusannya mendukung Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan ini di luar dugaan karena Bamsoet merupakan rival utama Airlangga di bursa pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

Bamsoet mengatakan, keputusannya mendukung Airlangga dilakukan guna menurunkan tensi politik di internal Golkar. Keputusan tersebut juga diharapkan membantu mendinginkan situasi politik tanah air, menyusul sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah.