Airlangga singgung kejutan hari Rabu, sinyal reshuffle?

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan akan ada kejutan terkait isu politik, pada Rabu (1/2) besok. Hal itu disampaikan Airlangga di Istana Negara di tengah mencuatnya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju, Selasa (31/1).

Awalnya, Airlangga ditanya wartawan soal dukungan PKS terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Airlangga tak menjawab. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu justru menjelaskan soal adanya kejutan politik di hari Rabu.

"(Isu) Politik tunggu hari Rabu. Setiap hari Rabu ditungguin," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Selasa (31/1).

Namun demikian, Airlangga enggan menjelaskan secara rinci terkait kejutan isu politik yang akan terjadi pada Rabu (1/2) besok. 

"Belum tahu. Tungguin setiap hari Rabu," ujarnya.

Isu reshuffle menguat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, di Istana Negara, Kamis (26/1) sore. Keesokannya, giliran Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, dipanggil Jokowi ke istana.

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapat informasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Jokowi diisukan akan melakukan reshuffle pada 1 Februari 2023, tepat di hari Rabu pon.

Kepala Negara juga telah memanggil Ketua Umum Partai NasDem dan Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, ke Istana. Pemanggilan keduanya dikaitkan publik dengan isu reshuffle.

"Pertanyaan yang banyak ditanyakan, apakah PPP sudah diajak bicara? Jawaban saya hari ini, saya ingin sampaikan, itu belum, PPP menyerahkan kepada Presiden," kata Arsul di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1).

Menurut Arsul, jika mengacu pada reshuffle sebelumnya, Jokowi biasanya menyampaikan informasi mendekati waktu pelantikan. 

"Maka selalu, kalipun menyangkut menteri dari partai, biasanya itu disampaikan kepada parpol yang bersangkutan itu pada menjelang mepet dengan pengumuman itu dilakukan," tutur anggota Komisi III DPR ini.