Alasan utama OSO tolak tawaran Jokowi di Wantimpres

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku rela menolak tawaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hanya demi membesarkan partai.

Mantan Ketua DPD RI itu menjelaskan, ia justru tidak bermoral jika menerima tawaran dari Jokowi dan melepaskan amanah kader untuk melanjutkan kepemimpinan.

"Saya merasa tidak bermoral, jika hanya karena sebuah jabatan saya harus tinggalkan amanah yang saudara berikan. Mencintai republik, mencintai dan membesarkan partai. Termasuk di dalamnya mencintai saudara yang komitmen dan loyal terhadap partai," kata OSO dalam pidato pembukaan Musyawarah Nasional III Hanura di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (17/12).

OSO mengatakan tawaran Jokowi memilih dia sebagai anggota Wantimpres merupakan suatu kehormatan. Menurutnya, hal itu juga menandakan bentuk perhatian Jokowi terhadap Hanura.

"Saya berterima kasih kepada Presiden yang telah tawarkan saya duduk di dewan (Wantimpres). Di situ menandakan Presiden Jokowi tak pernah tinggalkan kita. Tapi saya lebih milih bersama saudara-saudara saya, para kader," ujar OSO yang disambut teriakan para kader Hanura.

Partai Hanura menggelar Munas pada 17-19 Desember 2019. Salah satu agendanya yakni pemilihan ketua umum baru.

Akan tetapi, berbeda dari kebiasaan partai pada umumnya, Munas Hanura tidak mengundang Presiden Joko Widodo beserta petinggi partai politik lainnya. Bahkan, mantan ketua umum partai ini pun, Wiranto, tidak diundang. 

Badai perpecahan

Sementara itu, OSO bersyukur karena partainya selamat dari perpecahan akibat konflik internal. Dia menyebut, kader yang berkhianat dan telah hijrah ke partai lain itu gagal memecah Partai Hanura.

"Jelang pemilu, partai kita diterjang badai politik yang begitu dahsyat. Badai yang dibangun oleh orang yang pernah dibesarkan Partai Hanura. Pengkhianat partai itu gagal, mereka pindah ke partai lain," kata OSO.

Diketahui, Hanura diterpa konflik pada 2017, saat Wiranto menyerahkan jabatan ketua umum kepada OSO. Peralihan kekuasaan itu memicu keluarnya mosi tak percaya dari 27 pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Hanura pada akhir 2017. 

Peristiwa itu berbuntut panjang yang menyebabkan Hanura terbelah dua. Kubu yang dipegang oleh OSO (kubu Manhattan), dan kubu yang dipegang oleh mantan Sekretaris Jendral Hanura, Syarifuddin Sudding (kubu Ambhara). 

Kedua kubu saling menggelar pertemuan dan saling memecat ketua umum dan sekjen. Saat ini, banyak eks kader Hanura dari kubu Sudding sudah berpindah ke partai politik lain. Sudding sendiri pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara loyalis Sudding lainnya seperti Dadang Rusdiana pindah ke Partai Nasional Demokrat (NasDem).

OSO mengatakan, meski diterjang badai, hal itu tak membuat Hanura kehilangan dukungan dari masyarakat. Buktinya, kata dia, saat ini ada 807 kader Hanura yang menjadi anggota DPRD di seluruh Indonesia.

"Syukur alhamdulillah, meskipun diterjang badai, kita masih dipercaya oleh rakyat. Masih memiliki 807 anggota DPRD dipilih oleh rakyat," kata dia.

OSO pun mengajak seluruh kader sungguh-sungguh membesarkan partai. Kepada 807 anggota DPRD dari Hanura, OSO berpesan agar terus menjaga komitmen dan loyalitas kepada partai, melaksanakan instruksi dan garis politik yang ditetapkan partai.

"Menjadikan jabatan sebagai ruang pengabdian bukan kesombongan, serta selalu berada pada Hati Nurani Rakyat," katanya.

Menghadapi Pilkada 2020, OSO menginstruksikan seluruh kader agar satu barisan. OSO menegaskan Hanura akan bangkit from zero to hero.

"Mari kita nol-kan speedometer, kita mulai from zero to hero," ujar dia.

Dia menekankan Hanura adalah sebuah partai yang menjanjikan. Sehingga tidak mengherankan apabila ada pihak yang ingin mengacaukan dan mengambil alih Hanura.

"Luar biasa guncangan yang diberikan kepada partai kita. Mari kita bangun, kita siapkan, kita jaga persatuan serta komitmen. Kita bersatu dan tetap konsisten mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," pungkas OSO.