Analisis pengamat soal Jokowi larang menteri bicara penundaan pemilu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bersikap tegas kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam sidang kabinet paripurna pada Rabu (6/4), Jokowi melarang menteri berbicara soal penundaan pemilihan umum (pemilu) hingga perpanjangan masa jabatan presiden.

Sikap tersebut pun "diacungi jempol". Oleh pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, salah satunya.

"Larangan Presiden Jokowi kepada menterinya membicarakan presiden tiga periode sudah tepat," katanya dalam keterangan tertulis, baru-baru ini.

Menurutnya, larangan tersebut terkesan lamban. Pangkalnya, baru disampaikan Jokowi setelah terjadi kegaduhan di tengah publik. "Ada kesan larangan itu disampaikan setelah mendapat tekanan dari berbagi elemen masyarakat."

Sebelum larangan ini diucapkan Presiden Jokowi, berbagai partai koalisi pemerintah, termasuk oposisi, sudah terlebih dahulu menolak kedua wacana tersebut. Bahkan, meminta para menteri tidak ikut-ikutan berkomentar soal presiden tiga periode.

Jamiluddin berpendapat, larangan ini disampaikan Jokowi bukan hanya karena ada tekanan, melainkan wacana tersebut sudah tidak menguntungkannya.

"Presiden justru terkesan semakin tersudut akibat ulah beberapa menteri kepercayannya," jelasnya. "Jadi, tekanan dari beberapa elemen masyarakat dan partai politik tampaknya efektif untuk mengubah sikap Jokowi."