Bawaslu temukan 1.247 pelanggaran pemilu

Dalam rangka meningkatkan pengawasan Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Senin (10/12). 

"Kegiatan Rakornas ini kami laksanakan dalam rangka memperkuat kordinasi pengawasan Pemilu baik tingkat pusat maupun Provinsi kabupaten dan kota," kata Ketua Bawaslu Abhan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Senin, (10/12). 

Hal tersebut bertujuan agar Pemilu berlangsung Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) guna tercapainya Pemilu berintegritas. 

Bawaslu mengatakan total pelanggaran yang telah tercatat di Bawaslu yaitu sebanyak 1.247 pelanggaran baik berupa temuan maupun laporan.

Secara detail, 331 pelanggaraan berupa laporan, sementara 916 pelanggaran berdasarkan temuan. 

"Kalau kami lihat kenapa jumlah temuan lebih tinggi dibandingkan laporan?. Ini menunjukan kerja Bawaslu nyata," katanya. 

Banyaknya temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu, sebagai tanda Bawaslu benar-benar melakukan pengawasan. 

Selain itu, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, menjelaskan secara general dari 1.247 dugaan pelanggaran tersebut. Sebanyak 648 atau 53% merupakan pelanggaran administratif. 

Sementara itu, dugaan pelanggaran- pidana sebanyak 7% atau 90 kasus dan pelanggaran kode etik sebanyak 84 kasus atau sekitar 7%. 

"Pelanggaran lainnya misalnya seperti yang dilakukan ASN (Aparatur Sipil Negara) sekitar 10% atau 125 kasus," kata Ratna Dewi. 

Kemudian, dari 331 laporan yang masuk, setidaknya ada lima wilayah yang partisipasi masyarakatnya besar dalam melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu.

Kelima wilayah tersebut yaitu Jawa Timur 57 laporan, Aceh 35 laporan, Sulawesi Utara 24 laporan, Sumatra Barat 20 laporan dan Banten 20 laporan. 

Dalam acara tersebut hadir pula Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thahjo Kumolo.