DPR pertanyakan sistem deteksi dini cegah skandal di Kemenkeu

Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, mempertanyakan sistem pencegahan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendeteksi skandal para pegawainya. Dia menilai, banyaknya kasus yang menyoroti para pegawai sekarang, Kemenkeu telah gagal. 

"Kenapa sistem yang berada di Kemenkeu sekarang tidak bisa menjadi alat diteksi dini?" Kata Misbakhun di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3). 

Misbakhun menyinggung sejumlah kasus yang pernah terjadi sebelumnya, seperti kasus Gayus Tambunan, Angin Prayitno dan terbaru Rafael Alun Trisambodo. Dia menyatakan, ketiga contoh kasus tersebut baru berhasil terungkap akibat faktor eksternal bukan internal Kemenkeu.

"Kalau kita lihat kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat, yakni Gayus itu bukan diungkap oleh internal tetapi seorang yang namanya Susno Duadji yang lagi bertarung di antara internal polisi. Kemudian kasus Angin Prayitno itu dibuka oleh dukun," ujar mantan Misbakhun yang merukan mantan pegawai di Ditjen Pajak itu.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng, meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membenahi perpajakan dengan sistem digitalisasi. Dengan demikian, kata Mekeng wajib pajak (WP) tak lagi berhadapan dengan fiskus.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, jika oknum-oknum mafia pajak di Kemenkeu masih banyak. Menurut Mekeng, selama sistem tidak diganti, maka persoalan pegawai menumpuk kekayaaan dari praktik lancung seperti Rafael Alun Trisambodo (RAT) akan terus terjadi.

"Dan ini setelah kasus RAT ini bukan berarti tidak ada. Masih ada ada! Mungkin levelnya di bawah RAT. RAT ini kan eselon tiga. Di bawah RAT ini pun masih banyak yang berkeliaran yang kerjanya mengancam-ancam pengusaha dan ujung-ujungnya memeras," ujar Mekeng dalam rapat dengan Sri Mulyani.

Mekeng mengatakan, di luar negeri biasanya yang paling ditakuti adalah para mafia. Namun, para mafia tidak bisa berkutik jika berhadapan dengan urusan perpajakan. Sebaliknya di Indonesia, kata dia, para mafia pajak adalah oknum pegawai di Kemenkeu sendiri.

"Saya tidak mengatakan Dirjen Pajak. Oknum-oknum ini, oknum-oknum berpura-pura sebagai fiskus tapi sebetulnya mentalnya mental mafia.Ini yang merusak bangsa ini, khususnya merusak Departemen Keuangan. Yang memalukan kita semua. Ini sudah pasti menjadi pembicaraan internasional. Di internasional bahwa bangsa ini masih ada fiskus yang model-model begini," katanya.

Oleh sebab itu, Mekeng meminta Menkeu Sri Mulyani membenahi sistem perpajakan dengan sistem digitalisasi. " Ini yang sebetulnya harus diselesaikan Bu Menteri. Kita masih menggunakan man to man. Orang ketemu orang. Ini penyakitnya. Kalau fiskus ketemu dengan wajib pajak, pasti akan terjadi negosiasi," katanya.

Menurut Mekeng, model saat ini membuat para fiskus rentan bermain, apalagi jika berhadapan dengan WP yang memiliki masalah pajak. Mekeng mengatakan, pembuatan sistem digitalisasi sebetulnya mudah dilakukan. Persoalannya adalah apakah Kemenkeu mau melakukannya atau tidak.

"Apalagi kalau wajib pajaknya memang dia tahu dia punya kesalahan. Ketemu fiskus yang mentalnya babak belur, ya terjadi transaksi. Itu tidak bisa dihindari dan terjadi kapan saja. Besok kita selesai, besok, minggu depan ada lagi. Karena Ibu (Menkeu) membawahi empat ribu pegawai pajak itu. Hanya sistem yang bisa menghentikan ini semua. Sistemnya apa, ya digitalisasi," ucap Mekeng.