DPRD DKI akan panggil Dishub bahas ganjil genap sepeda motor

DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) terkait wacana penerapan ganjil genap (gage) bagi sepeda motor. Tujuannya, menggali lebih dalam terkait kebijakan tersebut.

"(Kita) ingin tahu alasannya apa. Biar ini bisa dijelaskan ke masyarakat, disosialisasikan seandainya memang itu mau diterapkan," kata Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Abdul Aziz, saat dihubungi, Selasa (9/6).

DPRD, ungkap dia, menolak rencana tersebut karena mayoritas pengguna sepeda motor merupakan masyarakat menengah ke bawah. Apabila diterapkan, akan berdampak secara ekonomi lantaran sukar beraktivitas.

"Kendaraan roda dua itu, kan, transpor untuk kalangan menengah ke bawah. Kalau ada gage ini, kan, mungkin secara ekonomi juga berdampak ke mereka," jelasnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melanjutkan, pemakaian kendaraan pribadi, seperti sepeda motor, juga dapat meminimalisasi penularan coronavirus baru (Covid-19). Berbeda dengan risiko besar saat memanfaatkan angkutan umum.

"Kemudian, concern kesehatannya juga. Menggunakan kendaraan pribadi relatif lebih aman daripada menggunakan kendaraan umum," ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana menerapkan gage bagi sepeda motor. Maksudnya, mengendalikan aktivitas masyarakat di luar rumah demi memitigasi penularan SARS-CoV-2. Namun, belum dipastikan pelaksanaannya.