Dua hakim agung terjerat korupsi, pimpinan DPR minta MA berbenah diri

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meminta Mahkamah Agung (MA) berbenah diri buntut keterlibatan dua hakim agung terjerat perkara korupsi. Menurut Dasco, DPR hanya sebatas mengawasi hakim agung, khususnya dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

"Saya pikir tugas DPR sudah jelas, termasuk bidang pengawasan. Dan di dalam bidang pengawasan itu juga termasuk pengawasan menyeluruh dan untuk hakim agung yang kebetulan di-fit and proper test di DPR," kata Dasco di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11).

Menurut Dasco, hal maksimal yang bisa dilakukan DPR adalah mencabut fit and proper test para hakim agung. Dia menegaskan, itu sudah dilakukan DPR.

"Tentunya hal paling maksimal dari bidang pengawasan yang dilakukan DPR adalah memberikan atau memutuskan mencabut rekomendasi fit and proper test dari yang bersangkutan dan ini kita sudah lakukan," katanya.

Politikus Partai Gerindra ini juga meminta publik tidak merendahkan MA setelah dua hakim agung terjerat kasus dugaan korupsi. Kendati begitu, Dasco mendesak MA untuk membenahi internalnya.

"Saya pikir juga marilah kita jangan underestimate kepada MA yang juga pada saat ini juga serius memperbaiki kinerjanya. Tapi kalau kemudian satu dua orang masih ada yang tidak sesuai harapan, ya kita sama-sama dorong MA untuk perbaiki internal di dalamnya," ucap Dasco.

Ia mengatakan, tidak ada institusi yang benar-benar bersih dari kesalahan. Karenanya, dia meminta publik mendukung upaya perbaikan di tiap institusi ataupun lembaga.

"Saya pikir di setiap institusi sama bahwa tidak ada yang sempurna karena ini isinya orang bukan mesin. Nah oleh karena itu baik Polri, MA ini berusaha keras untuk lakukan perbaikan-perbaikan internal dan itu harus kita hargai dan harus kita dukung," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa, mengeritik keras keterlibatan hakim agung Gazalba Saleha sebagai tersangka kasus koruspi. Gazalba diketahui menjadi tersangka dalam pengembangan kasus suap penanganan perkara di MA yang menjerat hakim Sudrajad Dimyati.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, MA sudah bukan lembaga terhormat lagi yang harus diagung-agungkan.

"Mahkamah Agung bukan lembaga terhormat yang harus kita agung-agungkan. Yang ada terbukti sekarang bahwa sarang koruptor," kata Desmond di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (14/11).