sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Debat cawapres: Gibran pakai istilah asing "tekuk" Mahfud MD dan Cak Imin

Ini merupakan strategi yang pernah digunakan Jokowi saat berhadapan dengan Prabowo pada Pilpres 2014,

Immanuel Christian
Immanuel Christian Jumat, 22 Des 2023 23:52 WIB
Debat cawapres: Gibran pakai istilah asing

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, sempat membuat cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, terbata-bata dalam debat kandidat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Jumat (22/12) malam. Ini terlihat dari respons dalam menanggapi pertanyaan tentang regulasi sistem penangkapan CO2 (carbon capture and storage).

"Karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage?" tanya Gibram.

Mahfud membuka jawabannya dengan memberikan hal umum. Ia menyampaikan, seorang ahli tidak harus spesifik kecuali proyek pembuatan regulasinya sudah ada. 

"Baru dibuat regulasinya bagaimana. Bagaimana cara regulasinya?" jawabnya.

"Satu, membuat naskah akademiknya dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau me-me-me mengikuti program pola yang sederhana saja, pakai saja kasus ROCCIPI," sambungnya seraya mengingat.

ROCCIPI merupakan singkatan dari rules, oppportunity, capacity, communication, interest, process, dan ideology. Ia adalah metode untuk mencari solusi atas permasalahan dalam masyarakat dengan cara menjelaskan persoalan yang berulang agar memahaminya.

Mahfud melanjutkan, penerapan metode ROCCIPI membutuhkan keberadaan empat poin, yakni peraturan (rules), kesempatan (opportunity), kemampuan (capacity), dan komunikasi (communication). Ia pun kembali terbata-bata ketika akan memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Kemudian, eh-eh-eh ideologisnya bagaimana? Itulah yang disebut ROCCIPI," ucapnya.

Sponsored

Penggunaan istilah asing terhadap lawannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dalam debat juga dilakukan Gibran ketika bertanya kepada cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE," tanya Gibran. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) merapal SGIE dengan bahasa Indonesia, padahal singkatan dari istilah asing, yakni State of the Global Islamic Economy yang merupakan laporan indikator ekonomi Islam global yang rutin dirilis DinarStandard setiap tahun.

Cak Imin pun kebingungan dengan pertanyaan tersebut. "Terus terang, saya enggak paham dengan SGIE. SGIE itu apa?"

"Kita, kan, sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah-keuangan syariah. Otomatis kita juga harus mengerti masalah SGIE. SGIE itu adalah State of the Global Islamic Economy," balas Gibran. "Mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit, ya, Gus."

Setelahnya, Cak Imin memberikan pandangannya. Menurutnya, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi menjadi pusat ekonomi syariah di dunia.

"Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi [halal] secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita," ulasnya. 

Meniru Jokowi

Apa yang dilakukan Gibran tersebut bukanlah hal baru. Ia justru meniru apa yang dilakukan Jokowi dalam debat Pilpres 2014.

Kala itu, Jokowi, yang berpengalaman sebagai kepala daerah di Surakarta (Solo) dan DKI Jakarta sejak 2005, bertanya kepada lawannya, Prabowo Subianto tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pangkalnya, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut tidak pernah berada di pemerintahan daerah (pemda).

"Ini soal daerah. Kami ingin bertanya bagaimana soal meningkatkan peran TPID?" tanya Jokowi dalam debat, 15 Juni 2014.

"TPID itu singkatan dari apa?" kata Prabowo, yang berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024.

"TPID itu Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pak Prabowo," balas Jokowi.

"Saya tidak terlalu menguasai singkatan," timpal Prabowo. "Kalau itu fungsi dari pemerintahan, itu adalah tugas seorang kepala daerah untuk meningkatkan perannya. Itu, kan, tim pengendalian. Kalau [ditanya cara] ditingkatkan perannya itu, ya, fungsi manajemen kepala daerah masing-masing."

Berita Lainnya
×
tekid