GNPF protes Prabowo dukung pemindahan Kedubes Australia ke Palestina

Pernyatan Prabowo Subianto yang tidak mempersoalkan pemindahaan Kedubes Australia di Palestina menuai protes.

Pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, yang tidak mempersoalkan pemindahan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem, menuai sejumlah tanggapan dari beberapa pihak. 

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak yang menyesalkan pernyataan Prabowo tersebut. Dia mengaku sudah mengingatkan Prabowo secara langsung. 

"Sudah kita sampaikan agar kalau bisa jangan keluar lagi statemen-statemen yang seperti itu. Mungkin pak Prabowo itu orang yang wise, dalam arti kata cepat dan reaksioner apabila menghadapi permasalahan. Dia ingin menghormati negara Australia, cuma dia lupa menghormati Palestina," kata dia dalam acara diskusi, di Hotel Alia Cikini, Jumat (23/11). 

Menurutnya, konstitusi Indonesia dan resolusi pun sudah menjamin hak konstitusi Palestina. Maka cukup disayangkan jika Prabowo tak hirau dengan ini.

"Konstitusi negara yang menyatakan bahwa itu adalah hak konstitusi Palestina, kok dinyatakan setuju. Nah ini sudah bertentangan dengan resolusi PBB," imbuhnya. 

Martak juga menegaskan bahwa GNPF tak terlalu memasrahkan nasib mereka kepada salah satu pasang calon presiden, sehingga jika salah tetap akan diingatkan. 

"Kita tidak terlalu rebah atau memasrahkan seluruh nasib kita kepada Capres Cawapres. Keutuhan negara, itu harga mati," kata dia.

Senada, pengamat isu Timur Tengah Zuhairi Misrawi menilai sikap Prabowo tersebut tidak sensitif terhadap masalah ini. 

"Prabowo itu saya kira tidak sensitif terhadap isu ini. Dia tahu sebelumnya sudah ada demo yang besar di Monas, yang dilakukan oleh pendukung Prabowo tentang protes perpindahan kedutaan Amerika serikat dari Tel Aviv Ke Yerusalem. Jadi mestinya sikap kita itu konsisten kalau kita menolak sikap Amerika, kita juga harus menolak sikap Australia," kata dia Jumat (23/11).

Menurut Zuhairi, pernyataan Prabowo tersebut merupakan gambaran kalau Prabowo tidak acuh dengan aspirasi warga Indonesia. 

"Jadi itu menunjukkan pak Prabowo tidak mendengar aspirasi sebagian besar suara warga Indonesia. Dan menganggu komitmen pemerintah untuk kemerdekan Palestina dan perdamaian," imbuhnya.

Dia juga menambahkan bahwa dalam hal ini Jokowi lebih tegas dalam perkara diplomasi Palestina ketimbang Prabowo

"Saya rasa pendukung Prabowo kecewa, masyarakat kecewa dengan ketidaktegasan itu. Sebenernya pemerintah Jokowi sudah lebih tegas menentang kebijakan Australia, karena kebijakan itu sangat tidak berkeadilan dan mengganggu proses perdamaian dan terwujudnya kemerdekaan Palestina," tutupnya.