sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Survei Indikator Politik Indonesia: 47% warga makin takut berpendapat

Masyarakat yang mulai takut berpendapat bukan indikasi baik dalam konteks negara demokrasi.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Minggu, 25 Okt 2020 18:50 WIB
Survei Indikator Politik Indonesia: 47% warga makin takut berpendapat
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 534.266
Dirawat 66.752
Meninggal 16.825
Sembuh 445.793

Sebanyak 47,7% responden menyatakan agak setuju warga makin takut menyatakan pendapat. Sementara 22% kurang setuju, 21,9% sangat setuju dan tidak setuju sama sekali 3,6%. Demikian hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia yang dilaksanakan 24-30 September 2020.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, hasil tersebut merupakan peringatan tidak bagus. Sebab, masyarakat yang mulai takut berpendapat bukan indikasi baik dalam konteks negara demokrasi.

"Terlepas berkualitas (atau) tidak berkualitas, apa pun pendapat mereka pro atau kontra dalam demokrasi harus mendapatkan tempat yang sama dengan mereka yang pro pemerintah," ujarnya dalam pemaparan hasil survei, Minggu (25/10).

Sementara itu, ada 37,9% responden bersikap agak setuju dengan pendapat aparat makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politiknya dengan penguasa. Sedangkan kurang setuju 31,8%, sangat setuju 19,8% dan tidak setuju sama sekali 4,7%.

Di sisi lain, dominasi tak jauh beda juga berlaku dalam menanggapi pertanyaan setuju atau tidak dengan pendapat kalau warga makin sulit demontrasi. Hasilnya, menyatakan agak setuju 53%, sangat setuju 20,8%, kurang setuju 19,6% dan tidak setuju sama sekali 1,5%. "Jadi variabel kebebasan sipil itu sepertinya belnya sudah bunyi," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, politikus Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan membandingkan kebebasan sipil saat ini dengan era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, sekalipun saat itu banyak demontrasi, tetapi tidak ada yang berujung pada kriminalisasi.

"Orang boleh bilang bahwa 'iya polisi harus keras terhadap pendemo itu'. Ya, betul karena tugas polisi menjaga, tapi jangan sampai kemudian berlebihan, mengkriminalisasinya atau mencegah sebelum terjadi atau menangkap sebelum ada pikiran yang disampaikan dan seterusnya," ucapnya.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak dan berada hampir di seluruh wilayah Indonesia. Metode melalui wawancara telepon dengan margin error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Kegiatan dilaksanakan pada 24-30 September 2020.

Sponsored
Berita Lainnya