Hasto respons pidato SBY: Kecurigaan yang berlebihan

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Krisyanto, meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak menyebarkan fitnah berdasarkan informasi keliru terkait potensi kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, informasi yang diterima SBY terkait adanya indikasi Pilpres 2024 tidak berjalan secara jujur dan adil serta skenario dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak tepat.

"Ada indikasi Pilpres 2024 tidak jujur dan adil, ada skenario jahat juga yang menyebut hanya ada dua pasang capres-cawapres, itu sangat tidak tepat," kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (18/9).

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pada Kamis (15/9), SBY menyampaikan, akan ada pengondisian Pilpres 2024 dengan dua pasangan capres-cawapres. Oleh karena itu, dia akan "turun gunung".

Hasto berpendapat, pesan-pesan tersebut sebaiknya tak disampaikan dalam forum resmi. Baginya, mestinya acara tersebut dan sejenisnya menyampaikan sesuatu sesuai politik kebenaran, tak berniat mengumbar fitnah, ambisi, dan berbagai informasi keliru.

"Tapi, kemudian tiba-tiba Pak SBY sudah memghakimi, bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada dua pasangan calon. Jadi, kecurigaan yang berlebihan tentu saja tidak kondusif di dalam iklim politik nasional kita, apalagi disampaikan Pak SBY dalam forum resmi tersebut," kritiknya.

Hasto lantas menyinggung ambang batas pencapresan (presidential threshold/PT) sebesar 25% kursi DPR atau 20% suara nasional ditetapkan sesuai kesepakatan bersama. Katanya, kebijakan tersebut diatur guna membangun pemerintahan yang efektif, sebagaimana rezmi SBY pada 2004-2014.

"Tetap, pentingnya presiden dan wakil presiden yang terpilih tidak hanya memiliki basis elektoral yang sangat kuat dari rakyat, tapi juga memiliki basis dari parlemen yang memungkinkan pemerintahan terpilih dapat mengambil keputusan-keputusan yang objektif karena adanya dukungan minimun 20% kursi di DPR yang disebut sebagai presidensial treshold," tuturnya.

Hasto pun menyarankan SBY menyampaikan dugaan kecurangan dan pengondisian Pilpres 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Sebagai penyelenggara pemilu yang netral."

Apalagi, dia mengingatkan, banyak pengamat politik dan elite partai yang meyakini Pilpres 2024 bakal diikuti lebih dari dua pasangan capres-cawapres. Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, salah satunya.