Jatah kursi di kabinet jangan dijadikan seperti dagang sapi

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyindir Amien Rais soal komposisi kabinet kerja Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Bagi PKB, Amien Rais seakan menjadikan kabinet Jokow-Ma'ruf Amin seperti politik dagang sapi. 

Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid menyebut, tidak pantas kalau Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menetapkan komposisi kabinet mendatang agar bisa diterima dengan pembagian 55-45. Porsi 55 untuk koalisi Jokowi-Ma'ruf dan porsi 45 untuk lawan politik Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Jazilul bahkan menyebut tindakan Amien sebagai hal yang tidak pantas. Bahkan terkesan mengatur koalisi, padahal Amien tidak ikut berjuang memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Ini aneh tamu baru datang itu malah ngatur-ngatur. Di kampung saya itu namanya belantik, itu orang dagang sapi. Jangan porsi itu dijadikan bagian dagang sapi," kata Jazilul di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin(22/7).

Seharusnya Amien disebut Jazilul sadar diri, sebelum menyampaikan hal tersebut. Justru yang tersirat dari pernyataan Amien adalah rekonsiliasi seperti bagi-bagi kursi. 

Ia pun memandang Amien tidak seharusnya mengatakan hal itu, lantaran partai koalisi Jokowi-Ma'ruf saja tidak pernah membahas soal jatah kuris ke Jokowi-Ma'ruf sejak awal mendungkung.

Bagi Jazilul, rekonsiliasi adalah sama-sama membangun negara baik di dalam maupun di luar. Apalagi di dalam koalisi tidak pernah berkoalisi dengan cara bagi-bagi kursi.

Maka, syarat Amien diyakini tidak akan digubris oleh Presiden Jokowi ataupun partai koalisi Jokowi-Ma'ruf. Sebab itu bukan cara-cara yang dibenarkan oleh para partai koalisi pemerintah.

"Pak Jokowi pasti tidak suka dengan cara begitu. Pak Jokowi tidak suka dengan cara pola memandang negara seperti bagi-bagi kue gitu," tukas Jazilul.

Ia pun tegas sikap PKB yang akan menolak syarat yang disampaikan Amien melalui bahasa politisnya. Jazilul menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Joko Widodo, sembari menegaskan kalau PKB setia pada koalisi yang diputuskan nanti. 

Jazilul menyarankan agar Amien dan PAN-nya lebih baik menjadi oposisi di luar pemerintah, sebagai konsekuensi dari pertarungan Pilpres 2019. Sambil mengingatkan kalau negara dibangun tidak dengan cara transaksional tapi dengan cara negarawan. 

"Oposisi juga mulia, oposisi itu bukan tidak memberikan kontribusi, memberikan kontribusi kepada pemerintah di luar pemerintahan," ujarnya.

Keberatan ada Gerindra

Di sisi lain, apabila Gerindra juga merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin untuk mendapat kursi di kabinet dinilai PKB akan melumpuhkan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. 

"Jadi gini, kalau matematika koalisi yang ada itu lebih dari cukup. Jadi kalau pendekatannya itu matematika, maka tidak perlu ditambah lagi. Tapi politik kan tidak melulu matematika hanya saja jika harus bertambah satu lagi tentu porsinya lebih besar," papar Jazilul.

Maka, bila Gerindra masuk maka kabinet dinilai gemuk dan berlemak. Meski begitu, Ia menampik, kalau PKB disebut ketakutan apabila kehilangan jatah kursi. 

Kalaupun ada partai yang ingin bergabung ke barisan pemerintah. Maka, harus ada catatan Jokowi setuju dan pimpinan-pimpinan partai koalisi setuju dan posisi PKB selalu memberikan pertimbangan dan mendukung.