Jokowi larang menteri bicara isu tunda Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya tidak berbicara tentang isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi meningatkan agar para pembantunya fokus bekerja dan tidak menimbulkan polemik.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Endak!" kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna dan ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

Jokowi juga meminta para menterinya sensitif atas kesulitan rakyat dan memiliki empati. Di tengah isu kenaikan pangan global dan inflasi, dia meminta agar pembantunya dapat menjelaskan penyebab kondisi saat ini dengan bahasa sederhana.

"Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Selain itu, Jokowi meminta jajarannya mengambil kebijakan dengan tepat. Dia juga meminta para menteri dan kepala lembaga memiliki sensivitas, baik dalam sikap maupun saat menyampaikan pernyataan-pernyataan publik.

"Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of cricis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan masyarakat," tegasnya.

Sekadar informasi, beberapa menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju memang pernah menyampaikan soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka adalah Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian; dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.