Kata Tjahjo dan Dasco soal duet lawas Mega-Prabowo

Politikus PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan tidak mau berandai-andai terkait calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal diusung partainya. Termasuk kemungkinan menduetkan lagi pasangan lawas Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto.

"Enggak bisa berandai-andai," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).

Terkait siapa yang diusung PDIP nantinya, Tjahjo meminta publik menunggu keputusan PDIP. "Tunggu tanggal mainnya saja," ujar eks Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

Terpisah, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya baru akan membahas kandidat capres dan cawapres pada 2023 nanti. "Bagi Gerindra, baru akan bicara pada tahapan-tahapan itu setelah 2023," kata Dasco di Senayan, Rabu (9/6).

Menurut Dasco, isu yang bergulir di publik merupakan hal biasa. Dia berharap, isu duet Mega-Prabowo jangan sampai menimbulkan ketegangan di antara Gerindra dan PDIP. "Kalau wacana boleh-boleh saja. Tapi ini jangan setiap kemudian persahabatan sudah lama kemudian dibuat penafsiran-penafsiran yang katakanlah yang nanti membuat suasana tidak kondusif," ungkap Dasco.

Isu duet lawas ini semakin mencuat setelah Universitas Pertahanan RI (Unhan) akan menganugerahi gelar Profesor Kehormatan dengan status Guru Besar Tidak Tetap untuk Megawati Soekarnoputri. Pemberian gelar profesor kehormatan ini berlangsung dalam sidang senat terbuka pada Jumat (11/6).

Kendati demikian, banyak yang memprediksi isu duet Mega-Prabowo sebenarnya bagian dari rencana Gerindra dan PDIP memasangkan Prabowo dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin mengatakan, terdapat motif politik di balik pemberian gelar profesor kehormatan kepada Megawati tersebut. Ujang tidak yakin gelar profesor karena tujuan akademis.

"Tidak ada makan siang yang gratis di politik itu. Semua itu ada kalkulasi dan hitung-hitungannya, agar Prabowo punya jasa terhadap Megawati," kata Ujang ketika dihubungi Alinea.id, Selasa (8/6) malam.

Ujang menilai, gelar profesor itu untuk kepentingan kontestasi Pemilu 2024. Dia mengaku memahami keresahan sejumlah akademisi yang mempertanyakan alasan Megawati diberikan gelar kehormatan itu. Alasannya, kata Ujang, bukan hal mudah bagi para akademisi untuk bisa meraih gelar kehormatan profesor.

"Ini yang membuat ketidakadilan di dunia ini, termasuk dunia akademis. Itu yang membuat warga dan para akademisi marah," jelas dia.