Ketua DPD minta Luhut setop dorong isu tunda Pemilu 2024

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla M Mattalitti, meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marivest) Luhut Binsar Pandjaitan, untuk tidak menyetop mendorong isu penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, isu tersebut bisa memicu kemarahan publik. 

"Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini," ujar La Nyalla dalam keterangannya yang dikutip pada Senin (4/4). 

Menurut dia, selain melanggar aturan benegara, wacana penundaan pemilu membahayakan Bangsa Indonesia. Apalagi, indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan. Selain itu, berdasarkan analisis big data DPD RI yang dimiliki, kecenderungan masyarakat senang dengan deklarasi Jokowi tiga periode turun dari 28% menjadi 23%. 

"Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23% dari sebelumnya 28% untuk isu yang sama," kata LaNyalla. 

La Nyalla menambahkan, di saat bersamaan sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi. "Dari pantauan Big Data DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 kg meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10%," beber dia.

La Nyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas. "Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan Pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas," pungkas La Nyalla.

Sebelumnya, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan, mayoritas warga, termasuk pemilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Sikap yang sama juga disampaikan pemilih PDI Perjuangan, menolak pemilu ditunda.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengungkapkan, berdasarkan survei yang digelar pada 13-20 Maret, sebanyak 78,9% publik mendukung pemilu harus tetap dilaksanakan pada 2024 walaupun pandemi Covid-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat. 

Publik berpendapat bahwa menjadi tanggung jawab presiden hasil pemilu 2024 bila wabah Covid-19 belum berakhir. Sementara yang menilai pemilu harus diundur karena alasan pandemi hanya 11,9%.