Ratusan kiai-gus Jatim usul 5 nama cawapres Anies, Yenny Wahid hingga Khofifah

Ratusan kiai dan gus se-Jawa Timur (Jatim) mengusulkan 5 nama calon wakil presiden (cawapres) sebagai pendamping Anies Baswedan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Usul dirumuskan dalam musyawarah bertema "Tirakat untuk Keselamatan Umat dan Bangsa" di Pondok Pesantren (Ponpes) Islam At-Tauhid, Sidoresmo, Kota Surabaya, pada Kamis (10/8).

Kelima nama yang diusulkan disampaikan langsung oleh Pengasuh Ponpes At-Tauhid, Mas Mansur Tholhah, kepada Anies. Nama-nama cawapres yang direkomendasikan adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Polhukam, Mahfud MD; putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid; Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar; dan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Seorang peserta musyawarah, Nasirul Mahasin Nursalim menyampaikan, kegiatan juga melahirkan 4 keputusan lain. Salah satunya, mengusung Anies pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena seorang figur ahlusunnah waljamaah (aswaja).

"Setelah kami tabayyun dan melihat secara langsung haliah Pak Anies, kami yakin bahwa Pak Anies ini memang seorang dengan amaliah ahlusunnah waljamaah atau aswaja. Anies itu minna," ucap kakak kandung Gus Baha ini.

Gus Mahasin melanjutkan, para kiai dan gus peserta musyawarah menyerahkan keputusan nama cawapres yang dipilih kepada Anies. Namun, eks Gubernur DKI Jakarta itu diharapkan memilih nahdiyin sebagai pendampingnya sehingga berpihak pada perkembangan santri dan pesantren.

"Dari semua calon, hanya Pak Anies Baswedan yang memiliki bukti nyata dalam dunia pendidikan. Jadi, kami para kiai ini lebih mempercayai Pak Anies untuk kami titipi santri-santri kami dan pesantren agar mereka menjadi lebih cerdas dan sejahtera," tuturnya.

Pada kesempatan sama, Anies menyampaikan terima kasih. Ia bahkan berjanji bakal meningkatkan perhatian pemerintah kepada santri dan pesantren.

"Pesantren ini sudah ratusan tahun berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka. Karena itu, pemerintah harus memberikan keberpihakan secara konkret kepada santri dan pesantren," ujarnya dalam keterangannya.