Koalisi dengan PKB pupus, Gerindra dan Prabowo siap-siap merugi

Nasib koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dikabarkan di ujung tanduk seiring mencuatnya wacana menduetkan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo. 

PKB pun telah menyebarkan ancaman bakal membangun koalisi dengan partai politik (parpol) lain dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Lantas, apa ruginya bagi Gerindra, khususnya Prabowo, jika gagal berkoalisi dengan PKB?

"Yang pasti jika Prabowo tidak jadi menggandeng Cak Imin (Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, red), maka dukungannya dari basis pemilih Islam akan mengalami defisit," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, dalam keterangannya.

Dirinya berpendapat demikian lantaran kelompok Islam konservatif sudah terlanjur kecewa dengan langkah Prabowo bergabung dengan pemerintaha Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, kian sulit menarik simpati dari warga Nahdlatul Ulama (NU).

"Sedangkan basis pemilih Nahdiyin selaku representasi dari kelompok Islam moderat tidak mudah dimobilisir karena Prabowo tidak menggandeng tokoh nahdiyin dan trauma para kiai pasca-Pemilu 2014 dan 2019 masih cukup kuat," imbuhnya.

Khoirul melanjutkan, PKB justru akan kembali leluasa dalam membangun narasi politik Islam moderat di "panggung demokrasi" Tanah Air. Pangkalnya, kebijakan berkoalisi dengan Gerindra memantik perdebatan di internal ulama-ulama NU.

"Kebersamaan Cak Imin dengan Prabowo membuka perdebatan di kalangan kiai karena Prabowo sudah terlanjur dipandang sebagian kalangan nahdiyin sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap praktik eksploitasi politik identitas dalam Pemilu 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, dan Pemilu 2019," tuturnya.

Di sisi lain, Khoirul menilai, pengalaman koalisi Gerindra dan PKB ini bisa menjadi pelajaran penting bagi parpol lain dalam membangun sebuah kongsi. "Jangan asal deklarasi koalisi jika akad perjanjian dan negosiasi belum selesai."

"Jika koalisi layu sebelum berkembang, akan menjadi bahan koreksi sekaligus menunjukkan level kualitas diplomasi politik yang sesungguhnya dari partai yang bersangkutan," tandasnya.