sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kritik AHY soal demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia

AHY juga menyoroti masalah melemahnya penegakan hukum dan keadilan.

Gempita Surya
Gempita Surya Jumat, 16 Sep 2022 19:16 WIB
Kritik AHY soal demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti isu terkait demokrasi serta penegakan hukum di Indonesia dalam pidatonya di Rapimnas Partai Demokrat hari ini (16/9). AHY mengungkapkan, partainya pernah mendapatkan serangan siber dari para buzzer.

"Hasil riset gabungan LP3ES dan University of Amsterdam, dan sejumlah lembaga lainnya pada tahun 2021 mengungkap fakta bagaimana pasukan siber bayaran atau buzzer, menyerang Partai Demokrat secara sistematis dan masif, melancarkan fitnah untuk membelokkan opini publik," kata AHY di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/9).

AHY mengatakan, serangan siber tersebut tidak hanya ditujukan kepada pihaknya, namun juga masyarakat yang melontarkan kritik kepada pemerintah.

"Kadang-kadang instrumen hukum digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang kritis terhadap penguasa. Ini tentu berita buruk dalam kehidupan politik dan demokrasi kita," ujarnya.

Selain itu, menurut AHY, masyarakat Indonesia merasa takut menyampaikan pendapatnya. Bahkan, imbuhnya, masyarakat semakin takut karena perlindungan terhadap data pribadi masih sangat lemah.

"Demokrat berpandangan, tidak seharusnya perbedaan pendapat apalagi perbedaan identitas di antara kita menjadi sumber permusuhan dan perpecahan bangsa," tutur AHY.

Kemudian, AHY juga menyoroti masalah melemahnya penegakan hukum dan keadilan. Ia menyinggung pemberitaan di media massa maupun media sosial yang melibatkan para aparat penegak hukum. Dikatakan AHY, peristiwa itu menunjukkan rakyat sedang mengawasi jalannya penegakan hukum di Indonesia.

"Selama ini rakyat diam, mungkin ketakutan. Hukum dijalankan, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tapi tumpul ke kawan," tuturnya.

Sponsored

AHY menyinggung dua poin persoalan terkait demokrasi dan penegakan hukum, yakni yang disebutnya sebagai obstruction of justice dan abuse of power. Menurutnya, kedua hal itu tidak sepatutnya terjadi.

"Mengamankan kawan politik dari proses hukum namanya obstruction of justice, menghalangi penegakan hukum. Sedangkan menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik namanya abuse of power, atau penyalahgunaan kekuasaan," ucap AHY.

Oleh karena itu, AHY mengklaim partainya berkomitmen untuk menjamin kebebasan sipil serta tumbuhnya demokrasi. Selain itu, ditambahkan AHY, pihaknya juga mendorong hadirnya instrumen penegakan hukum yang bertanggung jawab, independen, dan profesional. Bukan penegakan hukum yang tebang pilih dan rentan terhadap intervensi dan manipulasi.

"Kami juga berkomitmen untuk melawan dan mencegah politik uang, politik identitas, dan politik fitnah dalam demokrasi kita," ucapnya.

Berita Lainnya
×
tekid