sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mayoritas pemilih tolak wacana penambahan masa jabatan presiden

Sebagian besar pemilih menolak wacana tersebut dengan alasan penambahan masa jabatan merupakan kemunduran bagi demokrasi.

Valerie Dante
Valerie Dante Sabtu, 03 Jul 2021 18:01 WIB
Mayoritas pemilih tolak wacana penambahan masa jabatan presiden

Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Chaniago menyatakan dari 1.200 responden yang mengikuti survei terbaru Voxpol, sebanyak 73,3% menolak adanya wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dalam webinar "Jokowi Cukup 2 Periode? Meneropong Peta Elektoral 2024" pada Sabtu (3/7), Pangi menuturkan hanya 22,6% responden yang setuju dengan wacana tersebut. Sementara itu, sisa 3,7% tidak menjawab.

"Ini artinya wacana yang digulirkan sebagian kalangan untuk mendorong Presiden Joko Widodo kembali dipilih sebagai presiden mendapat penolakan dari kalangan masyarakat," sebutnya.

Dari jumlah mayoritas pemilih yang menolak wacana, sebanyak 33,4% responden beralasan bahwa penambahan masa jabatan presiden merupakan kemunduran demokrasi, 28,2% berpendapat regenerasi kepemimpinan nasional akan terhambat, sementara 9,9% menilai hal ini akan memperkuat korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan oligarki.

Dalam survei yang sama, sebanyak 62,4% menilai tidak ada perubahan dalam situasi demokrasi di Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Sementara itu, dalam indikator kebebasan berpendapat di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, 60,8% responden menilai tidak ada perubahan dan semakin memburuk," jelas Pangi.

Sehubungan dengan ini, 45% responden menyatakan tidak setuju Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dimasukkan pasal penghinaan terhadap presiden dengan ancaman 4,5 tahun, serta pasal penghinaan terhadap DPR dengan ancaman dua tahun penjara.

"Alasannya adalah publik menilai pasal itu berpotensi menjadi pasal karet, rakyat merasa semakin khawatir jika mau mengkritik, dan mengancam kebebasan berpendapat," tutur dia.

Sponsored

Kebijakan terkait Covid-19

Lebih lanjut, Pangi memaparkan mayoritas responden, sebesar 48,9%, menyatakan pemerintah sudah tepat dalam mengambil kebijakan terkait penanganan Covid-19.

Sebanyak 29,9% menilai kebijakan tidak terarah, sementara 17,7% menilai kebijakan tidak tepat.

Sementara itu, 48,8% responden menyatakan kepuasan atas kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi sejauh ini. Meski begitu, 21,2% responden kecewa atas kinerja pemerintah dan 11,3% lainnya menyatakan sangat kecewa.

Berita Lainnya